Cak Imin Kritisi RUU Kesehatan, Begini Tanggapan DPR RI

Anggota DPR Komisi IX
Sumber :
  • Dok: Istimewa

VIVA Nasional – Anggota Komisi IX DPR-RI sekaligus Panja RUU Kesehatan, Nur Nadlifah menanggapi pernyataan Wakil Ketua Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar yang meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperbaiki

Puan Maharani Desak Menteri Trenggono Segera Ungkap Pemilik Pagar Laut

kualitas layanan kesehatan nasional. Menurut Nadlifah, pernyataan tersebut merupakan bentuk komitmen PKB terhadap perbaikan kualitas layanan kesehatan. 

"Gus Ketum Muhaimin Iskandar punya perhatian yang besar dengan persoalan kualitas layanan kesehatan nasional. Karena itu, PKB akan kawal perbaikan kualitas layanan kesehatan via RUU Kesehatan," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. 

Langkah Komisi VI DPR RI dalam Menanggapi Kehilangan Aset ID Food Senilai Rp 3,32 Triliun

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (kanan).

Photo :
  • Istimewa

Dia juga mengungkapkan salah satu tujuan penyusunan RUU Kesehatan adalah untuk memperbaiki kualitas layanan kesehatan. Misalnya, dengan memudahkan praktek dokter dan memperbanyak kehadiran dokter spesialis di dalam negeri. 

Komisi X DPR Minta Wacana Kampus Kelola Tambang Dikaji Ulang, Ini Alasannya

RUU Kesehatan, ungkapnya, juga berupaya mendorong perbaikan akses dan layanan kesehatan melalui penguatan kewenangan pemerintah (Kemenkes). 

"Jadi, kita akan terus berupaya menjadikan RUU Kesehatan sebagai pijakan untuk meningkatkan akses dan layanan kesehatan. Karena itu, Kemenkes juga harus bersungguh-sungguh memperbaiki kualitas dan citra pelayanan kesehatan di Tanah Air," ucapnya. 

Sebelumnya, Cak Imin sempat menyentil Kemenkes lantaran netizen membandingkan kualitas pengobatan di Penang, Malaysia dan di Indonesia. Dalam unggahannya, netizen mengaku mengeluarkan biaya pengobatan yang lebih mahal di Tanah Air ketimbang di Penang.

Ilustrasi Rapat Paripurna di DPR.

DPR Minta Kajian Lebih Dalam soal Usulan Pemberian IUP kepada Perguruan Tinggi

Komisi X DPR meminta para pihak untuk mengkaji lebih dalam usulan pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan.

img_title
VIVA.co.id
24 Januari 2025