Sikap PAN Tolak Sistem Proporsional Tertutup Dinilai Tepat untuk Jaga Demokrasi Tetap Transparan
- VIVA
VIVA Nasional – Rumor putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan umum (pemilu) dengan sistem proporsional tertutup tengah mengemuka di masyarakat. Partai Amanat Nasional (PAN) secara tegas menolak pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Sebab, sistem tersebut merupakan kemunduran dalam demokrasi.
Sikap tegas PAN itu dinilai Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno sebagai langkah tepat untuk menjaga demokrasi Indonesia agar tetap transparan dan terbuka. Menurutnya, sistem proporsional tertutup mencederai semangat demokrasi Indonesia yang sudah membaik.
“Saya kira soal penolakan PAN dengan sistem proporsional tertutup itu merupakan murni sikap politik PAN, setahu saya PAN itu bersama partai-partai politik lain sudah lama sudah menolak sistem tersebut,” kata Adi dalam keterangan tertulis, Selasa, 30 Mei 2023.
Bendera Partai Amanat Nasional. Foto ilustrasi.
- VIVA.co.id / Eduward Ambarita
Menurut Adi, sistem proporsional tertutup tidak mewakili suara rakyat. Sebab, dalam sistem proporsional tertutup, masyarakat tidak dapat memilih sosok untuk duduk di parlemen, namun ketua umum partai yang mempunyai kuasa.
“Yang menang jadi anggota dewan itu bukan karena dipilih rakyat tetapi mereka terpilih berdasarkan oligarki partai, belum tentu suara rakyat dipilih,” kata Adi.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan menolak sistem proporsional tertutup. Zulkifli berharap rumor putusan MK terkait sistem proporsional tertutup adalah tidak benar. Menteri Perdagangan itu percaya bahwa MK dapat menjadi penjaga demokrasi.
"Saya masih yakin MK adalah garda terdepan penjaga demokrasi di Indonesia, bukan perusak demokrasi," kata Zulkifli, Senin, 29 Mei 2023.
Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.
