Jelang Pemilu, Pemerintah Tangerang Gelontorkan Rp3,5 Miliar ke 10 Parpol
- Antara/ Fanny Octavianus
VIVA Nasional - Pemerintah Kota Tangerang menggelontorkan anggaran dalam bentuk hibah senilai Rp3.549.952.000 atau Rp3,5 miliar kepada 10 partai politik (Parpol).
Pemberian bantuan hibah tersebut dilakukan dalam bentuk peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia), serta pendidikan politik bagi para kader partai politik dan juga kepada masyarakat, terlebih jelang pemilu 2024.
Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah mengatakan, 10 partai politik itu ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang.
"Ada 10 parpol yang kita berikan bantuan hibah dengan total Rp3,5 miliar. Yang mana, pemberian bantuan ini pun sudah rutin dan sesuai dengan aturan yang ada. Dengan harapan, dapat meningkatkan sinergi pemerintah dan parpol dan menjaga kondusivitas, kerukunan, harmonisasi dan kebersamaan, sehingga demokrasi ini dapat menjadi demokrasi yang menguatkan, bukan memecah belah," katanya, Senin, 29 Mei 2023.
Wali Kota Tangerang Arief R Wismamsyah
- Sherly (Tangerang)
Terlebih, dalam waktu dekat ini, beberapa daerah termasuk Tangerang akan menyelenggarakan proses Pemilu 2024. Yang tentunya, dengan bantuan ini diharapkan dapat mewujudkan kader yang mampu menjaga kondusivitas serta harmonisasi di dalam masyarakat.
"Saya berharap, di bawah kepemimpinan bapak ibu pengurus parpol se-Kota Tangerang, tetap mampu menjaga harmonisasi di tengah perbedaan masyarakat di Kota Tangerang yang heterogen," ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga meminta agar partai politik dapat mengedukasi sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
"Saya berharap parpol dapat melakukan berbagai aktivitas maupun kegiatan, baik dalam demokrasi, pendidikan politik, dan tentunya mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga serta mengawal roda pemerintahan dan roda pembangunan khususnya di Kota Tangerang," ungkapnya.
Mahalnya Biaya Pemilu Disebabkan Rumitnya Regulasi, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta pemerintah melalukan evaluasi sistem pemilu yang berlangsung selama 2024 lantaran dinilai banyak menelan biaya.
