Ganjar Pranowo Targetkan Jateng Zero Stunting di 2024

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
Sumber :
  • Istimewa

VIVA Nasional – Pemerintah pusat sekaligus daerah akan terus berupaya untuk melakukan percepatan penurunan angka stunting. Hal tersebut pun didukung langsung oleh Menko PMK, BKKBN RI dan Pemprov Jawa Tengah.

Mereka pun bakal melakukan program penurunan stunting lewat Gerakan Semesta Mencegah Stunting. 

Sinergi Gerakan Semesta Mencegah Stunting di Jawa Tengah dimulai di Kabupaten Grobogan, sekaligus melakukan sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Bangga Kencana yang digelar di Gedung Serbaguna Dewi Sri, Kabupaten Grobogan pada Selasa 23 Mei 2023.

Dalam cara itu juga turut hadir Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto dan Bupati Grobogan Sri Sumarni.

Kemudian, Ganjar mengatakan bahwa kasus stunting ini dapat dicegah mulai dari dini hingga usia belasan. Terkhusus bagi remaja putri yang akan menikah, asupan gizi hingga ukuran anggota tubuh tertentu mesti diperhatikan.

"Arahan Pak Menko tadi kita tarik dari yang paling bawah, remaja putri jangan menikah dini. Remaja putri itu kalau tidak menikah dini, maka insya Allah akan mencegah adanya potensi stunting. Remaja putri juga perlu diperhatikan, biasanya perlu vitamin penambah darah," ujar Ganjar kepada wartawan, Selasa 23 Mei 2023.

Seperti diketahui, berdasarkan hitungan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM), dalam kurun waktu 5 tahun, Ganjar berhasil menurunkan angka stunting di Jawa Tengah.

Ganjar Sebut Pemecatan Jokowi dari Kader PDIP Jadi Bukti Konsistensi Megawati

Pada tahun 2018, stunting Jateng berada di angka 24,4 persen, tahun 2019 di angka 18,3 persen. Kemudian tahun 2020 turun lagi menjadi 14,5 persen, hingga tahun 2021 menjadi 12,8 persen.

Terakhir pada tahun 2022, angka stunting Jateng berada di angka 11,9 persen. Berdasarkan persentase tersebut, Ganjar sukses menurunkan stunting di Jateng sebesar 51 persen sejak tahun 2018. Capaian tersebut membuat Jateng menjadi rujukan penurunan stunting nasional.

DPR Minta Kapolda Jateng Usut Kasus Perbudakan Seksual Anak di Surakarta yang Terkatung-katung Sejak 2017

Maka dari itu tahun ini, Ganjar akan menargetkan penurunan stunting sebesar 14 persen, sehingga target zero stunting atau nol kasus stunting di 2024 sesuai yang ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa terwujud.

Capaian tersebut pun tidak lepas dari progam Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5NG) yang diluncurkan Ganjar pada 2016 untuk memantau kesehatan ibu hamil, sejak awal kehamilan hingga perawatan bayi agar ibu dan bayi mendapatkan akses kehidupan secara optimal sehingga ibu selamat dan bayi sehat.

Ganjar Sebut Pemecatan Jokowi Sudah Tepat Waktunya

"Pada saat kehamilan, pemeriksaan rutin mesti dilakukan. Program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng itu memperhatikan betul ibu hamil. Ibu hamil yang ada dipastikan periksanya rutin, bayinya sehat. Kalau kurang asupan segera diintervensi," jelas Ganjar.

Ganjar bersama BKKBN juga membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Tim tersebar di 35 kabupaten/kota, 576 kecamatan, dan 8.562 desa/ kelurahan. Kemudian, Ganjar juga memelopori beras fortifikasi untuk perbaikan gizi dengan menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ia juga menyebut, penanganan stunting di Jawa Tengah dilakukan secara multisektor, dengan melibatkan akademisi dan masyarakat. Termasuk sinergitas yang dilakukan dengan Menko PMK, BKKBN RI, pemkab dan pemkot, tenaga medis puskesmas (bidan, penyuluh, pendamping) dan kades.

"Pada saat mengandung diperhatikan, lahir selamat, maka AKI-AKB itu bisa dicegah. Maka ini bisa holistik. Inilah yang sekarang coba kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan tadi kita tanya bidan, 3 bulan bisa tidak diintervensi, rata-rata mereka bisa," kata Ganjar.

Ganjar juga menyampaikan, percepatan penurunan stunting selalu seiring dengan penurunan kemiskinan ekstrem sehingga pelaksanannya harus benar-benar serius dan melibatkan banyak pihak secara struktural.

"Ada dana desa, ada dari kabupaten, ada provinsi bahkan Pak Menko PMK tadi menyampaikan kalau kondisinya miskin segera dijamin jaminan kesehatannya. Itu keren," ucap Ganjar.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya