Blak-blakan, Aktivis 98 Tidak Ingin Watak Orba Kembali Hadir: Ongkosnya Mahal
- Natania Longdong/VIVA
VIVA Nasional – Aktivis 98, Nezar Patria menyebut semua elemen bangsa sudah pasti tidak menginginkan watak rezim Orde Baru (Orba) kembali terulang di Indonesia. Nezar adalah Sekretaris Jenderal Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) 1995-1998.
Dia mengatakan itu dalam sebuah diskus, tentang kesaksian sejarah Reformasi 1998 sebagai rangkaian kegiatan Peringatan 25 Tahun Reformasi yang dilaksanakan Persatuan Nasional Aktivis atau PENA 98 di Jakarta, Selasa, 16 Mei 2023.
"Semua tentu tidak ingin itu terjadi. Terutama, watak kekuasaan seperti Orba, karena ongkosnya sangat mahal," kata Nezar dalam diskusi.
Rembuk Nasional Aktivis 98 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
- VIVA.co.id/Reza Fajri
Nezar kemudian mengatakan watak Orba ialah rezim yang membungkam suara, merampas tanah, menindas rakyat, memberedel media, sampai mengatur partai politik.
"Jadi, jika ada suara kritis, langsung dituduh PKI. Kelar itu. Dituduh PKI kelar. Mati secara politik, pokoknya tidak ada ruang," kata aktivis 98 itu.
Nezar pun merasa agenda reformasi dari mahasiswa bersama rakyat pada 1998 untuk menumbangkan Orba, bisa tetap bertahan.
"Saya kira '98 apa pun orang bilang, '98 berhasil atau tidak berhasil, saya kira itu berhasil. Berhasil tentu saja tidak sempurna, karena watak 98 itu mendobrak," katanya.
Sebab, kata Nezar, agenda reformasi membawa Indonesia menjadi negara demokratis dan menghasilkan pemimpin yang berasal dari rakyat.
Dia kemudian menyinggung karier Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), yang berasal dari rakyat, lalu bisa menjadi Wali Kota Solo, selanjutnya menjabat Gubernur DKI Jakarta, sampai terpilih sebagai Presiden RI.
"Presiden kita yang sekarang Pak Jokowi, itu buah demokrasi," kata Nezar.
Dia mengatakan tentu akan sulit melihat sosok seperti Jokowi yang berakar dari rakyat menjadi pemimpin Indonesia apabila rezim Orba masih berkuasa.
"Selama Orba, enggak ada rakyat berdaulat. Rakyat enggak pernah diajak bicara agenda pembangunan. Tidak ada namanya Musrembang segala macam, semua terpusat, korporatis, dan di bawah kendali Orba," katanya.
