Menteri Hadi Tjahjanto dan Jajaran Sambangi KPK, Dapat Bekal Cegah Korupsi
- VIVA/Yeni Lestari
VIVA Nasional – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan istri menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 16 Mei 2023.
Keduanya datang untuk memenuhi undangan KPK terkait program penguatan antikorupsi. Jajaran Kementerian ATR/BPN yang berada di tingkat Eselon I juga turut mendampingi Hadi dalam kesempatan tersebut.
Hadi menyambut baik program yang digagas KPK dalam mencegah korupsi. Menurut dia, pembekalan yang diberikan KPK sangat penting untuk memitigasi niat-niat kurang baik, terutama saat ingin melakukan tindak pidana korupsi.
"Banyak yang kita dengar dari Ketua KPK, para deputi memberikan gambaran perilaku koruptif. Oleh sebab itu, pembekalan ini sangat penting untuk memitigasi niat yang kurang baik, terutama adalah di lingkungan keluarga sendiri," kata Hadi kepada wartawan di Gedung KPK, Selasa, 16 Mei 2023.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
- Istimewa
"(KPK) sangat memberikan satu masukan dan gambaran, sehingga kita semua khususnya di kementerian memiliki komitmen untuk mencegah perilaku-perilaku yang kurang baik," ujarnya menambahkan.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Panglima TNI itu berharap agar ke depan sistem pencegahan antikorupsi semakin membaik, sejalan dengan SDM yang terus mendapatkan bekal antikorupsi.
"Insya Allah, kami berkomitmen untuk mendukung KPK agar nantinya indeks antikorupsi kita bisa naik dan menjadi kebanggaan Indonesia dan dilihat oleh masyarakat dunia, bahwa indeks anti korupsi di Indonesia terus naik, mudah-mudahan sampai ke level 60 sampai 70," tuturnya.
Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menjelaskan, program penguatan antikorupsi ini digagas untuk meningkatkan dan menguatkan integritas penyelenggara negara.
Sebab, dalam beberapa waktu terakhir, kasus korupsi di Indonesia dilakukan penyelenggara negara dengan melibatkan pasangannya.
"Bagaimana meningkatkan, menguatkan integritas para penyelenggara negara ini, plus pasangannya. Karena kita tahu beberapa kasus yang ditangani oleh KPK ternyata juga melibatkan pasangan-pasangan dari para penyelenggara negara ini," ujar Wawan.
