Satgas TPPU Gandeng 12 Tenaga Ahli Usut Rp 349 T: Ada Laode M Syarif hingga Yunus Husein
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Nasional – Satuan tugas (Satgas) tindak pidana pencucian uang (TPPU) resmi dibentuk untuk mengusut transaksi janggal sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).Â
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan ada 12 tenaga ahli yang dilibatkan untuk mendukung Satgas TPPU. Para tenaga ahli itu berasal dari bidang TPPU, korupsi, perekonomian hingga cukai.
"Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas TPPU didukung oleh tenaga ahli di bidang TPPU, korupsi dan perekonomian, kepabeanan, cukai dan perpajakan," ucap Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Rabu, 3 Mei 2023.
Berikut daftar 12 tenaga ahli yang mendukung pengusutan Satgas TPPU:
1. Yunus Husein (mantan Kepala PPATK)
2. Muhammad Yusuf (mantan Kepala PPATK)
3. Rimawan Pradiptyo (dosen UGM)
4. Wuri Handayani (dosen UGM)
5. Laode M Syarif (mantan pimpinan KPK)
6. Topo Santoso (Guru Besar UI)
7. Gunadi
8. Danang Widoyoko (TII)
9. Faisal Basri (Ekonom)
10. Mutia Gani Rahman
11. Mas Achmad Santosa (mantan Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Hukum KPK)
12. Ningrum Natasya (pakar USU)
Mahfud menjelaskan, para tenaga ahli itu tidak akan masuk ke dalam pengusutan transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu. Tenaga ahli hanya bisa memberikan masukan jika terjadi masalah dalam proses pengusutannya.
"Jadi ada 12 itu tenaga ahli yang akan ikut dalam menangani TPPU, tetapi tenaga ahli ini karena bukan penyidik berdasarkan Undang-undang, dia gak langsung masuk ke kasus, dia memberikan masukan-masukan, tidak pada entitasnya tetapi nanti menjadi konsultan dan sebagainya kalau ada masalah-masalah yang menjadi perhatian khusus," pungkas Mahfud.
Sebelumnya, Mahfud menyampaikan pembentukan Satgas TPPU ini diputuskan berdasarkan rapat internal Komite TPPU yang juga disampaikan melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu.Â
"(Pembentukan Satgas TPPU) berdasarkan hasil rapat Komite TPPU tanggal 10 April 2023 dan disampaikan kepada DPR melalui rapat dengar pendapat di DPR RI tanggal 11 April 2023," ungkap Mahfud.
