Temui Buruh, Ganjar Pranowo: Mereka Tak Tolak Omnibus Law
- Yeni Lestari/VIVA.
VIVA Nasional – Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menemui puluhan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pada Senin, 1 Mei 2023. Pertemuan itu dipimpin langsung Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea di Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Jakarta Selatan.
"Saya kedatangan teman-teman buruh, dari KSPSI dan ada tokoh-tokohnya hadir di sini setelah merayakan hari buruh," kata Ganjar kepada wartawan, Senin, 1 Mei 2023.
Ganjar mengatakan, dirinya dan pimpinan KSPSI berdiskusi panjang perihal kondisi buruh d Indonesia. Ada beberapa hal yang didiskusikan, seperti kesejahteraan buruh, perlindungan buruh, sistem pengupahan dan regulasi di Omnibus Law.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Politikus PDIP Rano Karno.
- Istimewa
Dari hasil diskusi tersebut, Ganjar menyebut para buruh tidak menolak Omnibus Law. Hanya saja, menurut para buruh, klaster tenaga kerja di Indonesia masih bermasalah.
"Setelah saya ases, ternyata bukan menolak Omnibus Law, tapi klaster tenaga kerjanya menurut kawan-kawan ini masih bermasalah. Inilah yang kita sampaikan dalam diskusi hari buruh ini, saya juga menyampaikan selamat hari buruh," tuturnya.
"Diskusi yang kita lakukan juga ada beberapa poin yang ingin kami diskusikan untuk melakukan semacam catatan mana yang harus dikoreksi, mana yang harus ditambah dan membangun kesepakatan sehingga hubungan industrialnya cukup baik," tandas Ganjar.
Sebelumnya diberitakan, ribuan buruh dari berbagai kalangan menggelar aksi unjuk rasa di beberapa wilayah, salah satunya di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Unjuk rasa ini digelar dalam rangka memperingati hari buruh internasional yang diperingati Senin, 1 Mei 2023.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi.
- Istimewa
Dalam aksi unjuk rasa itu, para buruh menyuarakan sejumlah tuntutan. Berikut tuntutan Buruh saat May Day:
1. Cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker.
2. Cabut parliamentary threshold 4 persen dan presidential threshold 20 persen karena membahayakan demokrasi yang kita kenal.
3. Sahkan RUU DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga.
4. Tolak RUU kesehatan
5. Reforma agraria dan kedaulatan pangan. Tolak bank tanah, tolak impor beras kedelai dan lain-lain.
6. Pilih capres yang pro buruh dan kelas pekerja. Partai buruh haram hukumnya berkoalisi dengan parpol yang mengesahkan UU Ciptakerja.
7. HOSTUM, hapus out scorsing tolak upah murah.
UMP Jakarta 2025 Bakal Diumumkan Setelah Pilkada
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Jakarta mengatakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 batal diumumkan.
