Maarif Institute: Pemda Tak Izinkan Pakai Fasilitas untuk Idul Fitri 21 April, Langgar Konstitusi
- ANTARA FOTO/Wira Suryantala
VIVA Nasional – Beberapa kepala daerah, mengeluarkan surat tidak memberi izin penggunaan fasilitas pemerintah untuk dijadikan tempat salat Idul Fitri 1444 H pada 21 April 2023. Seperti diketahui, Persyarikatan Muhammadiyah telah jauh hari memutuskan Idul Fitri 2023 ini jatuh pada Jumat 21 April. Sementara pemerintah masih menunggu sidang Isbat yanga rencananya digelar pada Kamis 20 April 2023.
Direktur Eksekutif Maarif Institute, Abd Rohim Ghazali, menilai larangan untuk melaksanakan salat Ied tersebut adalah pelanggaran terhadap konstitusi.
"Siapa pun, tidak usah sebut nama, kepala daerah yang melarang, atau tidak mengizinkan shalat Ied pada hari Jumat, 21 April 2023, itu jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi," kata Rohim Ghazali, dalam keterangannya, Senin 17 April 2023.
Termasuk dalam hal ini, lanjut Rohim, adalah kepala daerah yang melarang untuk menggunakan fasilitas umum dan negara digunakan sebagai tempat salat Ied.
"Karena fasilitas negara itu pada hakikatnya milik rakyat. Pejabat negara bisa menggunakan fasilitas negara karena mendapat mandat dari rakyat. Kalau ada pejabat negara melarang rakyat shalat Ied menggunakan fasilitas negara maka pejabat itu, selain melanggar konstitusi, juga mengkhianati mandat yang telah diterimanya dari rakyat," paparnya.
Maarif Institute, lanjut Rohim, memberi apresiasi kepada kepala daerah yang mewadahi warganya yang menggelar salat Idul Fitri 21 April 2023. Walau nantinya, ada prediksi akan berbeda dengan keputusan pelaksanaan salat Ied oleh pemerintah.
"Kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta beribadah sesuai agama dan keyakinannya merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2). Hak dan jaminan ini tidak berkurang sedikit pun kadar dan substansinya dalam kondisi apa pun," jelasnya.
Sekedar informasi, Pemda Pekalongan tidak memberikan izin penyelenggaraan salat Idul Fitri 1444 H untuk digunakan di Lapangan Mataram. Pemda menolak izin yang sejatinya akan digunakan warga salat Ied pada Jumat nanti.
Terbaru, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti juga menyebut ada surat penolakan penggunaan Lapangan Merdeka, Sukabumi, untuk dijadikan lokasi salat Ied pada Jumat 21 April 2023 oleh pemda setempat.
Jaksa Agung Ungkap Alasan Lembaganya Getol Usut Kepala Daerah
Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan saat anak buahnya manangani perkara rasuah di daerah, bukan hendak mencari-cari kesalahan para kepala daerah.
