Temui Gubernur Kalbar, Benny Singgung Banyak 'Jalur Tikus' Sindikat PMI Ilegal

VIVA Nasional - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menemui Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji. Benny terus menyuarakan perlindungan dan penyelamatan pekerja migran Indonesia (PMI) dari sindikat mafia.

Dia menyebut 'rahasia' menyelamatkan PMI dari eksploitasi sindikat ilegal. Salah satunya dengan memperkuat edukasi terhadap PMI. 

"Saya sampaikan kepada Pak Gubernur Kalimantan Barat, Pak Sutarmidji bahwa kunci menyelamatkan PMI dari ancaman sindikat ialah memperkuat edukasi. Ada pemahaman bersama dan kerja-kerja bersama," kata Benny, dalam keterangannya, yang dikutip pada Senin, 17 April 2023.

Menurut dia, BP2MI punyai tugas berat dalam menghadapi sindikat penyalur PMI ilegal. Ia bilang bukan hanya pencegahan, BP2MI juga punya tanggungjawab menyiapkan tenaga kerja yang handal, kompeten, dan profesional.

"Diimbangi dengan jabatan yang baik, dan gaji yang tinggi," tutur Wakil Ketua Umum Partai Hanura tersebut.



Kepala BP2MI Benny Rhamdani dan Gubernur Kalbar Sutarmidji.

Photo :

• Istimewa

Benny bilang, penegakan hukum jadi hal penting yang diperhatikan. Kata dia, BP2MI akan melibatkan berbagai kalangan untuk mengorkestrasi kekuatan dalam melawan sindikat penempatan ilegal PMI. 

Pun, dia menambahkan dirinya sudah berkomunikasi dengan Sutarmidji bahwa BP2MI akan menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kalbar. "Yang menghadirkan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait yang ada di Kalbar," tutur Benny.

Lebih lanjut, dia menyampaikan pemerintah sudah mengetahui persis PMI non-prosedural diberangkatkan secara diam-diam. Ia menekankan mata rantai atau rute penempatan gelap perlu dipotong. 

"Cara yang paling manjur yaitu melalui upaya perlawanan semesta. Maka, pencegahan ini memerlukan kerja kolaboratif. Kita telah mengetahui modus sindikat, korban-korban yang mereka hasilkan," ujar Benny. 

Kemudian, ia menyoroti persoalan ekosistem penempatan ilegal PMI yang mesti dihentikan. 

"Jangan sampai pemerintah didikte para sindikat. Jangan beri ruang oknum aparat pemerintah bekerja sama dengan sindikat," ujar Benny. 

Namun, Benny mengatakan, kerja-kerja tersebut bukan saja jadi kewenangan pemerintah daerah. Dia menyinggung persoalan wilayah perbatasan juga dideteksi jadi jalur gelap dari penempatan ilegal PMI. Ia mencontohkan wilayah Kalimantan Barat yang punya banyak jalur tikus.

"Di mana Kalimantan Barat dikenal punya banyak jalur-jalur tikus, karena anak-anak bangsa sering diberangkatkan secara inprosedural melalui jalur tikus," lanjut Benny.

"Naif negara yang besar ini dikendalikan sindikat. Sekali lagi tidak boleh kita bertekuk lutut pada sindikat," kata Benny. 

Benny menyebut ada semacam misteri dalam dunia sindikat ilegal PMI. Kata dia, seolah-olah sindikat ini kebal hukum dan tak mampu disentuh aparat hukum.

Dia menyindir selama ini penempatan ilegal seperti tidak berhenti. Ia mendugan sindikat dan mafia itu di-backingi oknum aparat negara. 

"Coba dibayangkan, jika aparat negara berkongsi dengan mafia, maka apa yang akan terjadi dengan negara ini. Sindikat tak boleh diperlakukan istimewa, mereka harus diperangi," ujarnya,
 

Halaman Selanjutnya

Pun, dia menambahkan dirinya sudah berkomunikasi dengan Sutarmidji bahwa BP2MI akan menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kalbar. "Yang menghadirkan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait yang ada di Kalbar," tutur Benny.