Kepala BP2MI Sebut Sindikat Penyaluran PMI Non Prosedural Dibeking Oknum Aparat
- Destriadi Yunas Jumasani (Pontianak)
VIVA Nasional – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengajak Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji berkolaborasi mencegah kasus pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural.
Wilayah Kalbar yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia terindikasi rentan sebagai pintu masuk PMI Non Prosedural, karena luasnya perbatasan yang memiliki banyak jalur tikus.
"Masih banyak anak bangsa yang berangkat tidak melalui prosedural ke Malaysia," tutur Benny Rhamdani usai menggelar pertemuan di Kantor Gubernur Kalbar, Jumat 14 April 2023.
Pihaknya tahu persis risiko yang akan dialami para PMI Non Prosedural, sehingga menurut Benny ini bukan hanya tanggung jawab Pemda ataupun BP2MI saja, tapi harus ada kerja kolaboratif bersama pemangku kebijakan di wilayah perbatasan seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Bea Cukai dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani
- Dok. Istimewa
Selain itu pihaknya juga terus berupaya mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil sebelum bekerja di Malaysia, agar PMI dapat memiliki jenis pekerjaan yang lebih baik agar mendapatkan gaji yang lebih baik.
"Dalam hal ini wajah Indonesia dicerminkan dengan sejauh mana kemampuan pekerja migran kita, sehingga perlu jika berkompeten di bidang pekerjaan termasuk kemampuan berbahasa," harapnya.
Terkait dengan maraknya penempatan PMI Non Prosedural, dirinya menilai masih adanya sindikat dan mafia yang dibeking oknum memiliki atributif atributif kekuasaan di negara ini.
"Bisa dibayangkan apabila penjahat berkomplot dengan aparatur negara, apa yang kita harapkan tentang kebaikan negara, tidak ada. Sehingga kunci utamanya adalah adalah penegakkan hukum juga diperkuat," jelas Benny.
Benny menegaskan pihaknya menyatakan perang melawan sindikat penyaluran PMI Non Prosedural secara revolutif, dengan terus aktif melakukan sosialisasi dan pencegahan secara progresif.
"Penegakan hukum harus tegas, negara tidak boleh kalah dengan sindikat," tegasnya.
Sementara itu Gubernur Kalbar Sutarmidji mengungkapkan tugas pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kemampuan masyarakat Kalbar.
Sehingga ketika bekerja keluar negeri mereka tidak menjadi pekerja kasar. Salah satu upaya persiapan yang dilakukan yakni lewat Pusat Sertifikasi Tenaga Kerja.
“Intinya kita meningkatkan kompetensi tenaga kerja kita, boleh keluar negeri tapi bukan sebagai buruh kasar,” harapnya.
Bareskrim Bongkar 397 Kasus TPPO dengan 482 Tersangka Selama Sebulan, Begini Modus Para Pelaku
Para pelaku menawarkan pekerjaan, tetapi setelah sampai di negara lain tak dipekerjakan sesuai dengan apa yang dijanjikan.
