Bupati Meranti Muhammad Adil yang Ditangkap KPK Pernah Sebut Kemenkeu Iblis
- Instagram @muhammad_adil_riau
VIVA Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan atau OTT Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil dan sejumlah pejabat Pemkab Meranti serta pihak swasta terkait kasus tindak pidana korupsi pada Kamis malam, 6 April 2023. Para terduga saat ini diamankan di Polda Riau untuk selanjutnya diboyong ke Gedung KPK Jakarta.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada awak media, Jumat, 7 April 2023, mengatakan saat ini Bupati Meranti Cs masih dilakukan interogasi oleh Satgas KPK di Mapolda Riau. Selain itu, tim KPK lainnya juga masih berada di Meranti untuk melakukan penggledahan.
"Saat ini tim KPK masih bekerja. Terus kami kumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak," kata Ali Fikri.
Ali memastikan setelah giat penindakan selesai di lokasi, Bupati dan sejumlah pihak yang diamankan bakal dibawa ke Jakarta. Ali juga menegaskan bakal mengumumkan lengkap kronologi kasusnya nanti.
"Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," ujarnya
Penangkapan terhadap Bupati Meranti Muhammad Adil mengejutkan banyak pihak. Sebab, Adil pernah membuat kontroversi dengan menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) isinya iblis atau setan.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri.
- VIVA/Zendy Pradana.
Pernyataan itu disampaikan Adil dalam rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru Kamis 8 Desember 2022. Adil saat itu meluapkan emosinya ke Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman.
Dalam acara tersebut, turut hadir Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi Pembangunan, Laode Ahmad, Gubernur Riau Syamsuar dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Mendagri Agus Fatoni.
Pada saat itu, Muhammad Adil mempertanyakan soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.
"Saya tadi sedikit protes pidato pak gubernur bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH bukan malah menurun. Minyak kami itu malah bertambah banyak," kata Adil dikutip dari Youtube Diskominfotik Provinsi Riau, Senin 12 Desember 2022.
Dalam video yang diunggah, Adil menyebutkan wilayah Meranti mendapatkan 8000 barel/d minyak. Akan tetapi, ia mengaku tidak mendapatkan penjelasan dari Kemenkeu berapa total yang seharusnya mereka terima.
Sebut Kemenkeu Iblis
Kemudian, Adil menyebutkan bahwa dirinya sudah tiga kali mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk dilakukannya audiensi secara langsung. Namun, dirinya ditawarkan untuk melakukan audiensi secara daring atau online.
"Ini untuk pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai 3 kali menyurati ibu menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online," ucapnya.
Selanjutnya, Adil pun menjelaskan di tahun 2022 ini DBH minyak mendapatkan Rp114 miliar. Namun, waktu itu hitungannya 60 dolar/barel pada perencanaan pembahasan APBD-nya.
Bupati Meranti, Muhammad Adil
- Instagram @muhammad_adil_riau
Sementara itu, di tahun 2023 kata dia, pembahasan APBD naik setelah mengikuti nota pidato Presiden Jokowi. Adil menyebutkan, pada saat itu hitungannya 1 barel 100 dollar. Kemudian, Adil pada saat mengikuti rapat bersama Kemenkeu dia tidak bisa menyampaikan keluhannya. Setelah didesak, barulah diterima DBH 100 dollar per barel.
"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar/barel," tutur dia.
Politkus PKB itupun mengaku sudah menghadiri sebuah agenda di Kota Bandung yang rencananya juga dihadiri oleh Sri Mulyani. Namun, ia pun menyebutkan bahwa dirinya tak kunjung bisa bertemu dengan Sri Mulyani dikarenakan yang bersangkutan tidak hadir.
"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadir waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong ‘Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga mengancam jika Pemerintah Pusat tidak mau mengurus daerah Meranti, ia minta daerahnya diserahkan ke Malaysia. Selain itu, ia juga memastikan akan melakukan gugatan hukum jika pembagian dana bagi hasil migas tersebut.
"Jika Bapak Presiden Jokowi tidak mau urus, kasihkan kami ke negeri sebelah. Apa perlu meranti angkat senjata?," ujar dia. "Jika tidak bisa juga, kita ketemu di Mahkamah. Izin pak, saya eneg menghadap bapak ini (Dirjen Keuangan), saya lebih baik keluar," tegasnya
Ditegur Mendagri
Buntut dari pernyataan Kemenkeu Iblis itu, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dipanggil Kementerian Dalam Negeri selaku pembina kepala daerah. Adil juga mendapat teguran dari Mendagri Tito Karnavian.
"Sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan," kata Tito dalam siaran pers Kemendagri yang dikutip hari ini, Selasa 13 Desember 2022.
Pemanggilan Adil dilakukan di Kantor Kemendagri dan diterima oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni.
Mereka kemudian memberi nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi. Menurut Suhajar, Kemendagri sangat menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik.
Adil seharusnya mampu memberikan teladan bagi masyarakat karena Adil adalah seorang pejabat publik. Suhajar juga menegaskan, Kemendagri tidak akan membiarkan ada kepala daerah yang bersikap arogan.
"Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," ujar Suhajar.
Suhajar mengatakan, Kemendagri tidak akan membiarkan apabila ada kepala daerah yang bertindak tak sesuai etika atau bahkan arogan. Dia juga meminta agar kepala daerah lain tak meniru perilaku yang tak pantas itu.
"Sangat tidak dibenarkan sikap berkata kasar. Kemendagri sangat prihatin dan memperingatkan kepada seluruh kepala daerah agar tidak meniru perilaku yang justru mencoreng citra pemerintah," ujar Suhajar.
