Hadi Tjahjanto: Saya Kuat Lawan Mafia Tanah karena Didukung Mujahid Pertanahan
- Istimewa
VIVA Nasional - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto bertemu dengan jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), Selasa, 4 April 2023. Hadi menyinggung arahan Presiden Jokowi.
Menurut Hadi, arahan Jokowi menyangkut polemik perizinan rumah ibadah dan kebebasan beragama.
“Presiden cemas kehidupan beragama yang tidak rukun padahal setiap agama memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan berama dan beribadah,” kata Hadi, dalam keteranganya, Selasa, 4 April 2023.
Hadi mengaku diminta Jokowi untuk memberikan perhatian terhadap tanah-tanah rumah ibadah seluruh agama. Hadi pun menginiasiasi pensertifikatan rumah ibadah melalui Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadah dan Pesantren.
“Melalui gerakan ini, seluruh rumah ibadah, termasuk masjid, musala dan seluruh rumah ibadah akan saya kawal dan sertipikasi seluruhnya tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi," lanjut Hadi.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto di Cilacap bersama pengurus MUI Pusat.
- Istimewa
Pun, dia menambahkan pihaknya terus berupaya dalam pensertifikatan tanah wakaf. Menurut dia, hal itu terbukti dengan tercapainya sertifikasi pada 221.839 bidang luas 1.959 hektar di seluruh provinsi di Tanah Air.
“Kami belum puas dengan capaian tersebut. Karena itu hari ini kita tambah lagi armada untuk bersama bersinergi merealisasikan pendaftaran tanah bersama MUI untuk sertifikasi tanah lebih banyak lagi,” tutur eks Panglima TNI tersebut.
Lebih lanjut, Hadi memohon doa dari MUI agar program sertifikasi 126 juta bidang tanah yang dicanangkan Jokowi bisa terlaksana tanpa gangguan. Dia juga minta dukungan MUI atas ijtihad dan jihadnya melawan mafia tanah.
“Saya kuat melawan mafia tanah karena didukung oleh Pak Wamen, jajaran Sekjen dan Dirjen serta seluruh mujahid-mujahid pertanahan di ATR/BPN. Apalagi jika didoakan oleh MUI," ujar Hadi.
Dalam kesempatan itu, Hadi didampingi Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni dan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Gedung MUI, Jl Proklamasari, Jakarta Pusat.
Nota kesepahaman tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah, asistensi pencegahan, pemberdayaan tanah untuk kemaslahatan umat, dan penanganan permasalahan pertanahan umat.
