Jadi Kabaharkam, Irjen Fadil Harus Bikin Situasi Kamtibmas di Tahun Politik Tetap Sejuk
- Polda Metro Jaya
VIVA Nasional – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mempromosikan teman satu angkatannya, Kapolda Metro Jaya Irjen Muhamad Fadil Imran sebagai Kepala Baharkam Polri menggantikan Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto. Diketahui, Arief akan masuk masa purna bakti sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Komisioner Kompolnas RI, Poengky Indarti mengatakan mutasi dan rotasi jabatan merupakan kebutuhan organisasi Polri sehingga perlu ada penyegaran, tour of duty dan tour of area. Selain itu, ada yang pensiun dan ada yang menggantikan.
“Kami melihat penempatan pejabat-pejabat tinggi ini disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman selama bertugas,” kata Poengky saat dihubungi wartawan pada Kamis, 30 Maret 2023.
Ilustrasi hak pilih perempuan dalam pemilu
- ANTARA FOTO/Syaiful Arif
Misalnya, kata Poengky, Irjen Fadil Imran dipilih untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Baharkam Polri menggantikan Komjen Arief yang memasuki masa pensiun. Menurut dia, Irjen Fadil memiliki prestasi yang sangat baik dan pengalaman tugasnya juga di daerah-daerah besar yang kompleks.
“Kita melihat pengalaman bertugas Pak Fadil di daerah-daerah besar dengan kompleksitas kamtibmasnya yaitu Jawa Timur dan DKI Jaya berprestasi sangat baik, termasuk mampu menekan COVID-19 di wilayahnya melalui inovasi Kampung Tangguh,” jelas dia.
Ilustrasi logo parpol peserta Pemilu 2024.
- Dok. VIVA
Bukan cuma itu, Poengky mengungkap Irjen Fadil juga mampu mengatasi gangguan kamtibmas yang cukup rumit di wilayah-wilayah tersebut. Sehingga, kata dia, sangat tepat jika Irjen Fadil menjabat Kepala Baharkam Polri.
“Sebagai Kabaharkam, beliau bertanggungjawab mencegah kejahatan melalui tindakan-tindakan preventif - preemtif guna mewujudkan harkamtibmas. Sehingga, diharapkan di tahun-tahun politik ini situasi kamtibmas Indonesia tetap sejuk,” pungkasnya.
ICW Catat 33 Provinsi Gelar Pilkada Terindikasi Kuat Punya Paslon Terafiliasi Dinasti Politik
33 dari 37 provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada 27 November 2024 terindikasi kuat memiliki pasangan calon yang terafiliasi dengan dinasti politik.
