Sahroni Kaget Kabareskrim Ikut Rapat Bareng Mahfud MD Usut Transaksi Rp 349 T
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Nasional – Anggota Komisi III DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Gedung DPR pada Rabu, 29 Maret 2023.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD selaku ketua komite sudah hadir bersama Sekretaris Komite TPPU, Ivan Yustiavandana yang juga Kepala PPATK. Selain itu, Kepala Bareskrim Komjen Agus Andrianto selaku anggota komite juga hadir.
Komisi Hukum menggelar rapat bersama terkait revisi UU Pemasyarakatan
- VIVAnews/Eduward Ambarita
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni yang memimpin rapat dengan Komite Nasional TPPU tampak kaget ketika melihat kehadiran Agus Andrianto dalam rapat tersebut. Tampak, Agus memakai kemeja putih dengan pin Bareskrim duduk di barisan depan ruang rapat Komisi III DPR.
“Tapi agak kaget ada Pak Kabareskrim disini,” kata Sahroni.
Sahroni lalu mengkonfirmasi apakah Agus termasuk anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sebagaimana undangan rapat hari ini.
Ternyata, Agus Andrianto memang termasuk ke dalam komite tersebut. Hanya saja, Sahroni kecewa saat mengetahui Menteri Keuangan Sri Mulyani justru tidak hadir dalam rapat hari ini.
Menurutnya, rapat akan berlangsung kurang seru tanpa kehadiran Sri Mulyani.
“Anggota komite ya? Ok, tapi Bu Sri Mulyani enggak ada ini, kurang menarik kayanya,” ujarnya
Rapat di Komisi III DPR. (Ilustrasi).
- VIVA/Lilis Khalisotussurur
Diketahui, Komisi III DPR RI hari ini, Rabu 29 Maret 2023, akan menggelar rapat bersama Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana setelah sebelumnya jadwal sempat diundur. Rapat terkait pengungkapan transaksi dana Rp 349 triliun di Kemenkeu yang diangkat ke publik oleh Mahfud.
Pengungkapan transaksi yang awalnya bersumber dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK itu, sempat membuat heboh. Selain karena diungkap oleh Mahfud MD, juga karena sejumlah pihak memberi respons. Termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Komisi III DPR RI.
Soroti Surat Kesbangpol Batam Minta Camat Kumpulin Data C1, DPR: Mengintersepsi Kewenangan KPU-Bawaslu
Kesbangpol di surat itu memerintahkan camat se-Kota Batam mengumpulkan data C1 melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
