1.446 Napi Dapat Remisi Khusus Hari Raya Nyepi, 3 Orang Langsung Bebas

VIVA Nasional – 1.466 narapidana (napi) yang beragama Hindu mendapat remisi khusus dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kemenkumham saat hari raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945. Adapun tiga orang di antaranya mendapat remisi bebas. 

Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pas, Rika Aprianti menjelaskan, remisi khusus ini merupakan hak warga binaan yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pemberian remisi ini juga diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

"Setidaknya dari 2.062 narapidana Hindu yang tersebar di seluruh Indonesia, 1.466 orang di antaranya memperoleh Remisi Khusus (RK). Tiga di antaranya langsung bebas," ujar Rika dalam keterangannya, Rabu, 22 Maret 2023.

Adapun 1.463 di antaranya yang mendapat remisi khusus I atau pengurangan masa pidana sebagian, di mana setelah memperoleh remisi yang bersangkutan masih harus menjalankan sisa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Sementara tiga orang lainnya memperoleh RK II atau langsung bebas setelah menerima remisi. Rika menambahkan, wilayah dengan narapidana penerima remisi terbanyak yaitu Bali sejumlah 1.018, disusul Kalimantan Tengah 82 orang , Nusa Tenggara Barat 69 orang, Sumatra Utara 64 orang, dan Sulawesi Selatan 43 orang.  

"Semua warga binaan yang menerima remisi telah memenuhi syarat substantif dan administratif sesuai dengan regulasi yang berlaku," katanya.

Rika menyebut, pemberian remisi ini merupakan bentuk apresiasi negara terhadap narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku dan mengikuti berbagai kegiatan pembinaan di Lapas dan Rutan dengan baik. Mereka telah melewati penilaian pembinaan melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

"Semoga pemberian remisi ini dapat meningkatkan motivasi narapidana untuk terus berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi, sebagai bekal diri hingga saatnya nanti kembali ke masyarakat," tuturnya.

Menteri Agus Bicara Hak Napi usai Anggaran Kementeriannya Dipangkas Rp 4,4 Triliun

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 4,4 triliun pada tahun anggaran 2025. 

VIVA.co.id

13 Februari 2025