Apdesi Minta Jokowi Gelontorkan 10 Persen APBN untuk Bangun Desa, Bamsoet Dukung Penuh
- VIVA/Yeni Lestari
VIVA Nasional – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Surta Wijaya mendesak Presiden Joko Widodo untuk menggelontorkan 10 persen dari dana APBN untuk pembangunan desa.
Hal itu disampaikan Surta dalam sambutan peringatan 9 tahun pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Minggu, 19 Maret 2023.
"Tetapi, jangan selalu desa dimarjinalkan, bukan perkotaan saja yang harus dibangun. Tetapi di desa, harus jadi garda terdepan sekarang. Tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa," kata Surta di depan ribuan kepala desa di kawasan GBK, Minggu, 19 Maret 2023.
"Semua itu jawabannya adalah dana desa. Sepakat? Jadi 10 persen ke depan, harga mati dana desa dari APBN. Setuju?" sambungnya.
Selain meminta agar 10 persen APBN dikucurkan untuk pembangunan desa, Surta juga meminta agar pemerintah segera menetapkan 15 Februari sebagai Hari Desa.
"Ketiga, saya juga minta kepada Ketua MPR, bahwa bagaimanapun perjalanan panjang kades, harapan saya bahwa 7.000 kades yang masa jabatannya habis, tetap harus Pilkades dilaksanakan. Itu saja bagi saya," ungkap Surta.
Sementara itu, Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) menyatakan dukungan penuh atas harapan Apdesi untuk memperoleh 10 persen dana APBN. Dana APBN sebesar 10 persen itu menurutnya harus diberikan karena desa pada dasarnya merupakan masa depan Indonesia.
"Presiden Jokowi sudah mengambil langkah besar mengalokasikan dana desa untuk membangun desa. Memang masih jauh dari harapan, tapi ini adalah langkah yang patut kita apresiasi. Langkah selanjutnya, adalah bagaimana kita bersama agar 10 persen dana APBN bisa mengalir ke desa. Setuju?" kata Bamsoet.
"Mengapa ini penting? Karena desa adalah masa depan Indonesia. Kalau desa susah, maka wajah Indonesia susah. Kalau desa berantakan, maka Indonesia berantakan. Kalau desa ngambek, enggak mau nanam tanaman pangan, maka orang kota akan kelaparan," tutupnya.