Perintah Kapolri untuk Seluruh Polisi Reserse se-Indonesia

VIVA Nasional – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan sejumlah arahan tegas kepada jajaran Bareskrim Polri dalam menjalani penegakan hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Sigit saat menjalani Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di Bandung, Jawa Barat pada Rabu 15 Maret 2023. 

Sigit mengatakan bahwa Rakernis ini merupakan bentuk tindaklanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian, ia menegaskan bahwa Polri harus dapat mengawal seluruh program kebijakan Pemerintah, mengamankan agenda nasional maupun internasional, hingga proses penegakan hukum. 

"Rakernis ini merupakan kelanjutan dari Rapim TNI-Polri untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis di tahun 2023. Dan kita jajaran dari institusi Polri harus betul-betul bisa mengawal apa yang menjadi kebijakan Presiden," ujar Sigit dalam keterangannya pada Rabu 15 Maret 2023.

Sigit menyebut bahwa, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam program kebijakan dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Diantaranya adalah, menjamin ketersediaan serta menjaga harga bahan pokok penting, penggunaan keuangan negara sebagai shock absorber, penguatan investasi dan hilirisasi, yang terakhir adalah menjaga pasar domestik. 

"Disisi lain, kita juga harus mengawal berbagai macam kebijakan mulai dari kegiatan event internasional yang tentunya ini ada risiko-risiko. Salah satu yang paling dekat adalah kejuaraan Piala Dunia U-20. Dan juga ASEAN Summit dilaksanakan di Labuan Bajo tentu ini memerlukan pengamanan ekstra. Sehingga kemudian pada saat KTT G-20 kemarin kita bisa melaksanakan pengamanan dengan baik, di Labuan Bajo kita harus bisa lakukan hal yang sama," kata dia.

Selanjutnya, Sigit menekankan kepada jajaran Polri juga harus tetap bisa tetap mengendalikan pangan nasional melalui Satgas Pangan Polri.

Tak hanya itu, Polri juga harus bisa menjadi pihak yang dapat mendengarkan keluhan masyarakat sehingga menimbulkan adanya harapan bagi pencari keadilan terlebih saat membikin laporan.

Kemudian jajaran Kepolisian harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan menghindari perbuatan yang berpotensi merusak citra Korps Bhayangkara, hal yang menciderai rasa keadilan publik serta memiliki sense of crisis. 

"Jadi, hal ini ke depan harus kita laksanakan. Kemudian terhadap hal yang menjadi perhatian publik, yang ciderai rasa keadilan publik, lakukan penegakan hukum secara tegas. Sehingga masyarakat melihat bahwa, Polri khususnya jajaran Bareskkrim profesional, kita humanis tapi pada saat kita tegas kita juga mampu. Hal negatif, perilaku menyimpang harus kita hindari semaksimal mungkin," ucapnya.

Sigit pun meminta kepada jajaran polisi di Bareskrim Polri, agar siap menghadapi pelaksanaan pesta demokrasi lima tahun yang tahapannya sudah dimulai pada tahun ini. Bareskrim Polri, harus berperan aktif di dalam Sentra Gakkumdu sejak dini.

Bahkan, menurut Sigit, bila diperlukan bentuk suatu sistem aplikasi pengaduan bersama terkait dengan Pemilu 2024. Tujuannya, agar dapat diketahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, khususnya di wilayah yang rawan versi Bawaslu maupun Polri. 

"Rekan-rekan harus ikuti, awasi sebaik-baiknya dari awal pemetaaan dan kerja sama dari Gakkumdu dan bentuk Satgas anti-money politik untuk menciptakan Pemilu yang lebih demokratis dan tentunya kita bisa tahu apa yang terjadi di lapangan," tegas Sigit. 

Demi semakin menciptakan Pemilu 2024 yang aman dan damai, Sigit menginstruksikan Bareskrim khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber untuk melakukan pemantauan serta pengawasan di dunia maya. Pasalnya, dinamika isu di media sosial (medsos) terkadang dapat berdampak di dunia nyata. Sebab itu, diharapkan melakukan pemetaaan dengan baik, sehingga dapat mengetahui langkah yang harus dilakukan.

"Melakukan cooling system, take down bila diperlukan, kerja sama dengan Kominfo. Kemudian lakukan penegakan hukum pada waktunya, kalau memang itu kita anggap berbahaya, rawan, sifatnya SARA dan memecah belah persatuan-kesatuan. Kita harus ambil langkah tegas. Kita betul-betul bisa mapping dengan baik," kata Sigit. 

Halaman Selanjutnya

Kemudian jajaran Kepolisian harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan menghindari perbuatan yang berpotensi merusak citra Korps Bhayangkara, hal yang menciderai rasa keadilan publik serta memiliki sense of crisis.