Jelang Pemilu 2024, Narapidana Lapas Banceuy Bandung Dapat E-KTP Baru

VIVA Nasional - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyerahkan sebanyak 64 keping KTP elektronik kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banceuy. Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menjelaskan, E-KTP tersebut merupakan hak administrasi bagi narapidana untuk hak pilih di Pemilu 2024.

"Kita berikan hak administrasi kependudukan bagi warga binaan. Karena Pemilu membutuhkan data yang akurat," ujar Yana disela penyerahan, Senin 13 Maret 2024.

"Warga binaan harus memiliki KTP elektronik supaya bisa mengurus administrasi selama menjadi penghuni lapas dan setelah kembali ke masyarakat nanti," ujarnya. 



Wali Kota Bandung Yana Mulyana di Lapas Kelas IIA Banceuy

Photo :

• Adi Suparman (Bandung)

KTP elektronik ini jadi salah satu syarat administrasi untuk pemenuhan hak remisi hukuman, asimilasi, rehabilitasi. "Ini bertujuan untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara sekaligus mendukung terwujudnya basis data penduduk yang akurat," katanya. 

Selain itu, tertibnya administrasi kependudukan dapat dipakai warga binaan untuk mengakses berbagai layanan dasar di Kota Bandung. "Kota Bandung telah menerapkan UHC, setiap warga yang punya KTP kota Bandung berobat gratis," katanya.

"Bagi warga KTP Bandung berhak mendapatkan pendidikan di kota Bandung. Bagi yang rawan melanjutkan pendidikan, itu gratis. Maka administrasi kependudukan sangat penting," tambahnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya menambahkan, pemenuhan hak administrasi warga binaan harus terpenuhi. "Saya ucapkan apresiasi dan terima kasih karena telah membantu tugas dan fungsi kami memberikan pelayanan kepada warga binaan," terangnya.

Menurutnya, ada 3 ribu warga binaan yang perlu diperhatikan haknya untuk mengaksesnya berbagai fasilitas kesehatan. "Saya yakin Pemkot Bandung punya visi menyejahterakan masyarakat. Tidak hanya persiapan pemilu saja, saya harap ada keberlanjutan agar warga binaan tidak hilang haknya sebagai warga negara memiliki indentitas kependudukan," katanya.

Kepala Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung, Heri Kusrita memastikan perekaman KTP elektronik warga binaan dipenuhi menjelang Pemilu. "Ini untuk menyusun daftar pemilih di lokasi khusus di lapas Banceuy berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk melakukan perekaman KTP elektronik," ujarnya. 

Halaman Selanjutnya

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya menambahkan, pemenuhan hak administrasi warga binaan harus terpenuhi. "Saya ucapkan apresiasi dan terima kasih karena telah membantu tugas dan fungsi kami memberikan pelayanan kepada warga binaan," terangnya.