Sri Mulyani Tak Ikut Rapat Bahas Transaksi Janggal Rp300 Triliun
- VIVA/Zendy Pradana
VIVA Nasional – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menggelar rapat dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan transaksi janggal senilai Rp300 triliun. Pihak Kemenkeu diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara.
Usai rapat, Mahfud dan Suahasil Nazara menggelar konferensi pers. Dalam kesempatan itu, Mahfud mengungkap alasan Menkeu, Sri Mulyani tak ikut hadir dalam rapat bersama.
"Saya sebenarnya mau jumpa pers bersama Ibu Sri Mulyani, tapi Sri Mulyani baru mendarat dari Jogja, saya juga dari Denpasar, sementara lusa saya ke Australia," kata Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Jumat, 10 Maret 2023.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
- Anisa Aulia/VIVA.
Atas dasar hal tersebut, Mahfud kemudian bersepakat bahwa rapat diwakili Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara. Ia juga menegaskan bahwa Kemenkopolhukam terus membangun komitmen dengan Kemenkeu.
"Jadi kita sepakati bersama dengan Wamen saja, bahwa kita membangun komitmen dengan Wamen hari ini," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp300 triliun merupakan akumulasi sejak tahun 2009. Transaksi janggal para pegawai Kemenkeu itu melibatkan sebanyak 460 orang.
"Itu tahun 2009 sampai 2023. Ada 160 laporan lebih sejak itu, tidak ada kemajuan informasi, sesudah diakumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu sehingga akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp300 triliun," kata Mahfud di Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Jalan Kaliurang, Sleman, Rabu, 8 Maret 2023.
Menurut Mahfud, laporan sejak 2009 terkait transaksi janggal itu tidak segera mendapat respons hingga akhirnya menumpuk.
Laiknya kasus mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, kata Mahfud, kadang kala respons baru diberikan dan dibuka ke publik sesudah mencuat kasus di permukaan.
"Kadang kala respons itu muncul sesudah menjadi kasus kayak yang Rafael. Rafael itu menjadi kasus lalu dibuka, lho ini sudah dilaporkan tapi kok didiemin gitu, baru sekarang bisa dibuka," ujarnya.
Menteri UMKM Kasih Sinyal Sri Mulyani Setujui Insentif PPh Final UMKM Diperpanjang
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menyebut pihaknya telah mengusulkan perpanjangan insentif UMKM Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen.
