Tekan Biaya Logistik, Pemprov Sumut akan Beli Kapal Senilai Rp 40 Miliar
- VIVA/B.S. Putra.
VIVA Nasional – Provinsi Sumatera Utara secara geografis memiliki kepulauan, seperti Kepulauan Nias. Sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut berencana akan membeli kapal penyeberangan dengan melayani rute Kota Sibolga-Kepulauan Nias.
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, mengatakan pihaknya akan menganggarkan pembelian kapal penyeberangan dengan menggunakan APBD Sumut tahun 2024, mendatang.
"Tahun 2024, saya anggarkan beli kapal untuk penyeberangan Sibolga-Nias," sebut Gubernur Edy dalam Rapat Kordinasi Provinsi/Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumut Tahun 2023, di Aula Tengku Rizal Nurdin, di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan, Rabu sore, 9 Maret 2023.
Ilustrasi kapal.
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Gubernur Edy mengaku melihat aktivitas pengiriman logistik menggunakan kapal penyeberangan di Kota Sibolga ke Pulau Nias, harus tawar-menawar dikarenakan ada aktivitas pungutan liar (Pungli). Sehingga ini menjadi pusat perhatian dirinya, untuk memberantas pungli tersebut, bersama pihak kepolisian. Karena, memberikan dampak biaya pendistribusian jadi mahal dan berimbas harga bahan pokok ikut naik.
"Masa kapal aja tawar-tawaran (Pungli saat bongkar muat)," tutur mantan Ketua Umum PSSI itu.
Gurbernur Edy mengungkapkan untuk pembelian satu unit kapal motor penyeberangan menelan anggaran sebesar Rp 40 miliar. Sedangkan, untuk pengelolaan akan dikendalikan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut.
"Nanti kapal dikendalikan oleh Dishub Sumut, keluarkan anggaran, sudah tanya (harga kapal) Rp 40 miliar, beli," ujar mantan Pangkostrad itu.
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi
- VIVA/B.S Putra
Tujuan pembelian kapal penyeberangan tersebut, Gurbernur Edy mengungkapkan salah satunya, untuk memberikan biaya pengangkutan logistik lebih murah ke Kepulauan Nias. Kemudian, mantan Pangdam I Bukit Barisan itu, mengatakan tujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan.
"Kemarin, TNI/Polri mau mengamankan pak Jokowi ke Nias, kapalnya maju mundur, pak Jokowi sudah duluan datang ke situ. Baru kapalnya sampe," sebut Gurbernur Edy.
Gubernur Edy menambahkan melihat Provinsi Sumut secara geografisnya, sudah layak Pemprov Sumut memiliki kapal penyeberangan dikelola sendiri untuk dimanfaatkan masyarakat.
KPU: 110 TPS di Sumatera Utara Gelar Pemungutan Suara Susulan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan tren pemungutan suara ulang maupun susulan di Pilkada serentak 2024 ini menurun drastis.
