Mendagri Tito Sentil Kepala Daerah Doyan Rapat di Hotel: Pemborosan!
- Puspen Kemendagri
VIVA Nasional – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tengah membahas sebuah upaya pencegahan korupsi di ranah pemerintahan dengan memperkuat pengawasan dalam pemerintahan dan lembaga itu.
Kemudian, Tito pun turut menyindir sejumlah kepala daerah yang seringkali melakukan rapat di sebuah hotel-hotel bahkan melakukan rapat di luar kota.
"Dalam konteks Kemendagri, sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah, tentu yang pertama adalah untuk memperkuat pengawasan internal," ujar Tito kepada wartawan pada Kamis 9 Maret 2023.
Tito hadir dalam acara Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, serta Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang digelar di Kantor Bappenas.
Selanjutnya, Tito mengatakan bahwa telah memberikan instruksi langsung kepada Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw. Tomsi pun ditunjuk sebagai koordinator pengawas daripada sejumlah inspektorat yang ada di setiap daerah.
Maka dari itu, inspektorat yang ada di setiap daerah diminta untuk menjadi aparat pengawas intern pemerintah (APIP) agar dapat menyusun upaya untuk menutup terjadinya korupsi.
"Ini di sini hadir Irjen Kemendagri. Saya instruksikan kepada beliau supaya Irjen Kemendagri bukan hanya di Kemendagri, tapi juga koordinator rekan-rekan inspektorat di daerah," kata Tito.
"APIP sebagai pengawas internal. Dan kemudian lakukan membuat desain langkah-langkah dalam rangka menginventarisasi potensi masalah atau potensi moral hazard untuk terjadinya korupsi dan lakukan langkah-langkah pencegahan," lanjutnya.
Sementara itu, Tito pun lantas langsung memberikan sindiran kepada sejumlah Kepala Daerah. Kata dia, banyak Kepala Daerah yang masih menggelar rapat di hotel bahkan di luar kota.
Sehingga menurut Tito, hal tersebut merupakan kegiatan yang menjadi boros anggaran.
"Tadi kami diskusi dengan Bapak Nurul Ghufron, misalnya, banyak sekarang kepala daerah yang menyelenggarakan rapat di luar, di hotel segala macam, apalagi di luar kota dikit, supaya ada SPD-nya segala macam. Apakah ini bisa diatasi oleh APH? Enggak akan bisa, karena enggak ada yang salah aturannya. Tapi APIP bisa masuk, ini pemborosan," ucap Tito.
"Sebenarnya bisa dilakukan di dalam gedung di kantor. Risikonya ya nggak dapat SPD, tapi uangnya bisa digunakan untuk yang lain. Misalnya untuk anggota, personel. Nah, ini peran penting daripada APIP, ini langkah kita yang pertama," imbuhnya
Tingkatkan Kemampuan, Kemendagri Beri Pelatihan ke 80 Ribu Aparatur Desa
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Pemdes Kemendagri, memberikan pelatihan kepada 80 ribu aparatur desa, secara online secara bersamaan seluruh Indonesia.
