BMKG: Musim Kemarau Dimulai April 2023
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Nasional – Musim kemarau di Tanah Air tahun ini diprediksi bakal berlangsung bulan April 2023. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati.
"BMKG memprediksi awal musim kemarau seiring aktifnya Monsun Asia pada bulan April 2023," ujarnya kepada wartawan, Senin, 6 Maret 2023.
Menurut dia, musim kemarau tak berlangsung bersamaan. Dimulai dari Bali, Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur, dan sebagian besar wilayah Jawa Timur. Dia menjelaskan, awal musim kemarau erat kaitannya dengan peralihan Monsun Asia, yaitu angin yang bertiup dari arah Benua Asia ke Benua Australia lewat wilayah Indonesia.
Kepala BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) Dwikorita Karnawati
- VIVA/M Ali Wafa
"Peralihan angin baratan, yaitu angin yang dari Benua Asia beralih menjadi angin timuran," katanya.
Pada Mei 2023, lanjutnya, musim kemarau bakal masuk 156 zona musim yang sebagian besar di Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian besar Jawa Barat, sebagian besar Banten, sebagian Pulau Sumatera bagian selatan, serta Papua bagian selatan.
Lalu, pada Juni 2023 akan memasuki ke wilayah barat Indonesia, seperti Jakarta, sebagian kecil Pulau Jawa, sebagian besar Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Riau, sebagian besar Sumatera Barat, sebagian Pulau Kalimantan bagian selatan dan sebagian besar Pulau Sulawesi bagian utara.
Lebih lanjut Dwikorita menambahkan, puncak musim kemarau 2023 diprediksi bulan Agustus 2023. Lokasinya adalah Sumatera Selatan bagian timur, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, sebagian Kalimantan Timur, Kalsel, sebagian Pulau Sulawesi dan sebagian Papua.
"Disusul di wilayah Pulau Jawa, kemudian terjadi hampir berkembang di seluruh wilayah Indonesia pada periode Mei hingga Agustus 2023," ujarnya.
Biar Tak Hujan saat ke TPS, Pemprov Jakarta Siapkan Rekayasa Cuaca di Hari Pilkada
Rekayasa cuaca akan menjadi bagian penting dalam mitigasi risiko cuaca ekstrem yang dapat mengganggu mobilitas masyarakat menuju tempat pemungutan suara (TPS).
