Ada Konflik Lahan Sejak 1947, Wamen ATR/BPN Tinjau Proses Sertifikasi di Wonorejo dan Blora
- Istimewa.
VIVA Nasional – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meninjau penyelesaian konflik kepemilikan tanah yang terjadi sejak tahun 1947. Wamen ATR/BPN, Raja Juli Antoni tampak berbincang langsung dengan warga yang memenuhi Kantor Kecamatan Cepu, Blora, Jawa Tengah. Warga itu tengah melakukan pendaftaran atas solusi konflik yang diinisiasi MenterI ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
"Atas perintah Pak Menteri Hadi Tjahjanto hari ini saya datang ke Blora, Jawa Tengah. Saya mengecek langsung di lapangan proses penyelesaian konflik kepemilikan tanah yang sudah terjadi sejak tahun 1947," katanya, Sabtu, 4 Maret 2023.
Ilustrasi sertifikat tanah.
- U-Report
Ia melanjutkan, Menteri Hadi menginisiasi dialog dengan warga pada Oktober 2022 lalu. Dalam pertemuan itu Menteri Hadi menawarkan solusi konflik antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan warga Wonorejo yang sudah berlangsung lama.
"Saya melihat antusiasme rakyat yang sangat tinggi. Mereka dengan sabar mengantre mengikuti proses administrasi. Hal ini menunjukkan solusi yang ditawarkan Pak Menteri Hadi Tjahjanto dan Pemda Blora yaitu pemberian HGB (Hak Guna Bangunan) kepada rakyat di atas HPL (Hak Pengelolaan Lahan) milik pemda, merupakan jalan keluar dari kebuntuan konflik yang berkepanjangan selama ini," ujar Raja.
Dari data yang dihimpun, setidaknya ada sebanyak 1160 bidang tanah yang ada di lokasi konflik, Desa Wonorejo. "Per hari ini sudah sudah  1104 orang yang mendaftar. Dan, diperkirankan 295 bidang tanah sudah disertipikasi pada sore hari ini," katanya.
Raja Antoni optimistis ini akan selesai sesuai target dan menjadi solusi terbaik bagi semua pihak. "Kekompakan rakyat, Pemda Blora, ATR/BPN dan pemangku kepentingan lainnya seperti Notaris/PPAT, Insya Allah pada tanggal 10 Maret 2023 proses sertipikasi tanah rakyat ini dapat diselesaikan," ujarnya.
Pada tanggal 10 Maret yang akan datang, Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir langsung dan membagikan sertipikat HGB Rakyat secara langsung kepada masyarakat. "Mohon doa dan dukungan dari semua pihak." tutupnya.
DPR Minta Kapolda Jateng Usut Kasus Perbudakan Seksual Anak di Surakarta yang Terkatung-katung Sejak 2017
Komisi III DPR RI menerima audiensi pihak korban dugaan perbudakan seksual dan penyiksaan terhadap anak-anak dan perempuan di Surakarta.
