Ikhtiar Pemerintah Tanggulangi Fake News Jelang Pemilu 2024
- Divisi Humas Mabes Polri
VIVA Nasional - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggelar workshop panduan pendoman pengelolaan informasi pemerintah dalam penanggulangan berita palsu atau fake news dan disinformasi se ASEAN. Hadir perwakilan negara Asean dalam kegiatan workshop tersebut.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong menjelaskan kegiatan workshop ini juga menjadi dari langkah pihaknya untuk menghadapi Pemilu 2024. Dia mengatakan demikian karena belajar dari Pemilu 2019 yang banyak beredar hoaks.
Usman bilang di depan peserta dari negara-negara Asean, juga disampaikan kesiapan Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2024.
Pun, dia mengatakan Kominfo juga akan berbagi pengalaman dengan negara-negara Asean dalam menghadapi fake news dan disinformasi. Dia menyebut saat Pemilu 2019, sangat banyak mendapatkan serangan digital yang berbaur politik.
“Jadi, setelah berbagi pengalaman dengan negara ASEAN, bakal membuat panduannya. Karena menurut hasil Demokrasi Forum Desember 2022, penyebab rusaknya demokrasi adalah disinformasi di media sosial, karena itu penting bagi kita untuk address,” kata Usman, dalam keterangannya, dikutip pada Jumat, 3 Maret 2023.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong.
- Dok. Kominfo
Dia menyampaikan panduan yang dihasilkan nanti jadi panduan Kemenkominfo dalam menghadapi Pemilu 2024. Meski belum ada aturannya, tetapi yang namanya panduan bakal digunakan.
Selain untuk persiapan Pemilu 2024, panduan tersebut juga menghadapi di bidang lain seperti kesehatan. Dia menyebut Indonesia banyak sekali diserang hoaks selama Pandemi Covid-19.
"Sebenarnya disinformasi di bidang kesehatan yang paling banyak menyebar di dunia. Selanjutnya baru isu yang berbau politik, tetapi tidak sebesar kesehatan," tuturnya.
Adapun workshop yang melibatkan negara-negara Asean itu merupakan rangkaian keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Kemenkominfo dan Pusat Kelembagaan Internasional (PusKI), menginisiasi kepada Sekretariat Asean untuk menyusun panduan menanggulangi misinformasi.
Usman menambahkan pihaknya juga sudah terlebih dulu melakukan survei yang diisi melalui vocal point (perwakilan) masing-masing negara Asean. Tujuannya untuk mengumpulkan bahan dan teknis penyusunan panduan fake news dan disinformasi.
“Kita merasa negara-negara ASEAN memerlukan panduan bersama. Panduan yang bisa diterapkan di semua negara-negara untuk memerangi fake news dan disinformasi,” jelas Usman.
Menurutnya fake news dan disinformasi merupakan tantangan semua negara. Baik yang bergabung dengan Asean ataupun tidak.
“Karena hal ini penting bagi kita untuk menyusun satu panduan, berdasarkan karakteristik di masing-masing negara. Hari ini ini adalah workshop untuk mematangkan panduan tersebut," ujarnya
