Survei Litbang Kompas: TNI Paling Baik Citranya di Masyarakat, Polri-DPR Terburuk
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA Nasional – Kepolisian RI (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi tiga lembaga negara yang citranya paling buruk di masyarakat. Hal tersebut berdasarkan hasil survei citra lembaga oleh Litbang Kompas.
Â
Berdasarkan survei yang dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 25 Januari - 4 Februari 2023, menyatakan sebanyak 41 persen responden yang mengatakan bahwa citra Polri buruk. Sementara untuk DPR sebesar 29 persen, disusul KPK dengan citra buruk sebesar 24 persen.Â
Kemudian, lembaga negara yang mendapatkan citra positif paling tinggi yakni TNI sebesar  87 persen. Hanya 4 persen responden yang menjawab citra TNI buruk dan 10 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Di urutan kedua dengan citra positif yakni pemerintah daerah atau Pemda dengan 69 persen. Sebanyak 12 persen responden menjawab citra pemda buruk dan 18 persen menjawab tidak tahu atau tidak.
Ilustrasi pengamanan aparat gabungan TNI-Polri
- VIVA/Teguh Joko Sutrisno (Semarang)
Selanjutnya urutan ketiga, lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat angka 62 persen responden yang berhasil menilai dua lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu tersebut dalam posisi baik.
Sedangkan lembaga negara lainnya yang dianggap memiliki citra baik tercatat di bawah angka 60 persen, yakni KPK dan Makhamah Agung (MA) yang masing-masing 57 persen.
Sementara Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan partai politik masing-masing sebesar 52 persen. Lalu, dua lembaga dengan posisi paling rendah yakni Polri 50 persen dan Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 49 persen.
Survei Litbang Kompas ini memilih sebanyak 1.202 responden secara acak melalui metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Sementara tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dengan margin of error +- 2,83 persen.
Â
KPK Sita Puluhan Tanah dan Bangunan Senilai Rp 1,2 Triliun di Kasus Korupsi ASDP
Komisi Pemberantasan Korupsi, telah melakukan penyitaan terhadap 23 bidang tanah dan bangunan, terkait kasus dugaan korupsi di ASDP. Taksiran nilai disita Rp 1,2 triliun.
