Sediakan Minyak Goreng Subsidi ke Masyarakat, Ganjar Perketat Distribusi MinyaKita
- Istimewa
VIVA Nasional – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) memperketat distribusi minyak goreng bersubsidi merek MinyaKita. Hal tersebut dilakukan Ganjar untuk menyediakan minyak goreng bersubsidi berharga murah ke masyarakat.
"Kita perketat. Maka saya minta datanya kemarin kabupaten mana, akan digelontorkan berapa, kapan," kata Ganjar di Desa Kayongan, Gabus, Kabupaten Grobogan, Jateng, Rabu, 15 Februari 2023.
Ganjar sendiri telah mengecek ketersediaan MinyaKita ke sejumlah pasar di Kota Semarang seperti Pasar Wonotri, Pasar Peterongan, hingga Pasar Kanjengan. Dalam pengecekan tersebut, Ganjar masih sulit menemukan minyak goreng bersubsidi merek tersebut.
Di sisi lain, Ganjar sudah mengirimkan supply MinyaKita untuk menghadirkan ketersediaan stok di pasaran. Namun demikian, Ganjar masih akan menggelontorkan stok lebih banyak lagi.
"Tadi saya cek di beberapa tempat sudah ada, tapi rasa-rasanya masih kurang. Maka penting untuk digelontorkan lagi minyak subsidi dengan merek MinyaKita itu agar masyarakat bisa membeli dengan harga Rp14 ribu," kata Ganjar.
Ganjar mengatakan, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar minyak goreng bersubsidi ini bisa dirasakan merasakan yang membutuhkan di Jateng. Ganjar juga telah menginstruksikan jajaran Bupati/Wali kota untuk terus mengecek ketersediaan stok MinyaKita setiap hari.
MinyaKita.
- M Yudha P/VIVA.co.id
"Ini cara kita koordinasi dengan pusat dan saya akan cek terus setiap hari, termasuk kawan-kawan bupati," kata Ganjar.
Di samping menyediakan kebutuhan masyarakat, Ganjar bersama jajaran Pemprov Jateng terus berupaya menurunkan harga minyak di pasaran untuk menekan laju inflasi. Adapun, angka inflasi di Jateng terus menurun hingga kini berada di kisaran 5,63 persen per Desember 2022.
Ganjar Pertanyakan Presiden Prabowo yang Beri Kesempatan Koruptor Bertobat dan Dimaafkan
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo mempertanyakan bagaimana cara memaafkan seorang koruptor. Karena menurutnya yang mengadili koruptor bukan ranah eksekutif tetapi yudikatif.
