PPATK Ungkap Indikasi Pencucian Uang Triliunan Rupiah Jelang Pemilu 2024

VIVA Nasional – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam proses pendanaan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Februari 2023.

"Kami menemukan ada beberapa memang indikasi ke situ (TPPU) dan faktanya memang ada," kata Ivan.

Ivan menjelaskan, temuan itu telah dikoordinasikan pihaknya dengan KPU RI dan Bawaslu RI. "Itu kami koordinasikan terus dengan teman-teman dari KPU-Bawaslu," tegasnya.

Ivan menyebut indikasi TPPU tersebut terjadi di berbagai tingkatan proses pemilu. Mulai dari pemilihan legislatif hingga pemilihan kepala daerah.

"Ya di semua kami ikuti, tidak di dalam satu segmen tertentu, ya mau kepala daerah tingkat 1 tingkat 2 sampai seterusnya," kata Ivan.

Meski begitu, Ivan belum bisa mengungkap secara gamblang total aliran dana yang terindikasi sebagai pencucian uang tersebut. Kucuran dana itu, dalih dia, harus dianalisis sebelum disampaikan ke publik.

"Jumlah agregatnya ya kami enggak ada, enggak bisa saya sampaikan di sini. Pokoknya besar ya, pidana asalnya triliunan, karena terkait dengan banyak tindak pidana kan, terkait dengan sumber daya alam," ujarnya.

Ivan juga mengungkapkan aliran uang itu masuk ke orang-orang tertentu, termasuk politikus lintas parpol. Namun, ia kembali menyatakan belum bisa mengungkap temuan tersebut kepada publik.

"Kalau masuk ke orang-orang tertentu yang kita duga sebagai political person itu ya ada, banyak juga. Saya tidak bisa sebutkan," imbuhnya.

 

DPR Tunggu Rapat Pimpinan terkait RUU Omnibus Law Politik

Ketua Komisi II DPR RI mengungkapkan pembahasan RUU Omnibus Law Politik atau revisi UU Pemilu ataupun UU Pilkada masih menunggu putusan Rapat Pimpinan parlemen. 

VIVA.co.id

31 Januari 2025