Kemenag Usulkan Biaya Haji 2023 Turun Rp 49 Juta

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief
Sumber :
  • Dok. Istimewa

VIVA Nasional – Direktur Jenderal Pengelolaan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief, menjelaskan kalau pihaknya mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 2023 turun dari Rp 69 juta menjadi Rp 49 juta.

Usulan itu, klaim Hilman, sudah melalui tahap rasionalisasi anggaran BPIH yang sebelumnya banyak mendapat kritikan dari anggota DPR RI.

“Dari hasil tadi dan rasionalisasi terhadap pembiayaan yang kami susun sebelumnya maka Bipih kita Rp 90,2 juta dengan rumusan yang tergambar, BPIH adalah Rp 49 juta atau 55,2 %,” kata Hilman Gedung DPR, Selasa, 14 Februari 2023. 

Hilman lebih jauh menjelaskan, bahwa usulan biaya penyelenggaraan haji 2023 yang telah dirasionalisasi, turun dari Rp 90,5 juta menjadi Rp 90,2 juta.

Karena ditanggung pemerintah menjadi Rp 40,5 juta atau 44,8 % maka beban jemaah haji hanya menanggung BPIH sebesar Rp 49 juta.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, menuturkan pihaknya sedang berupaya menurunkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIP) di bawah Rp 50 juta dari semula usulan Kementerian Agama sebesar Rp 69,8 juta.

Ace menyebut hal ini dilakukan dengan cara menyisir dan mengefisiensikan beberapa komponen pembiayaan untuk dalam negeri maupun luar negeri hingga ke level minimal.

"Hari ini kami menelisik tentang beberapa komponen pembiayaan untuk dalam negeri maupun luar negeri yang bisa kita efisiensikan pada level yang paling minimal namun tanpa mengurangi peningkatan pelayanan kepada jamaah," kata Ace. 

Momen Pilkada 2024, Pemerintah Mesti Siapkan Akses Prasarana yang Inklusif Bagi Kelompok Rentan

Ace juga menegaskan DPR akan memastikan penurunan biaya pada level paling efisien. Dia memastikan pihaknya sedang merancang kebijakan supaya jamaah haji tidak merasa terbebani dengan adanya kenaikan yang begitu sangat tinggi.

"Tentu kami juga masih berjuang agar jemaah haji yang sudah melakukan pembayaran lunas tunda yang seharusnya mereka berangkat tahun 2020, dan mereka telah melunasi tapi karena ada pembatasan kuota dan pembatasan usia mereka tidak perlu lagi menambah biaya pelunasan haji. Ini yang terus kami lakukan sehingga mudah-mudahan hasilnya menggembirakan buat calon tamu-tamu Allah diangkat berangkat tahun ini," ujarnya.

Hasan Nasbi: Program ‘Lapor Mas Wapres’ Banyak yang Iseng

Hingga saat ini rapat efisiensi biaya haji ini masih dilakukan Komisi VIII bersama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI. Selain itu, Dirut PT. Garuda Indonesia, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes RI, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, serta Dirut PT Saudia Airlines masih terus berlangsung. Rencana, petang ini, pemerintah dan DPR RI akan mengumumkan ketetapan BPIH 2023.

Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024