DPR Ingin Biaya Haji yang Ditanggung Jemaah Maksimal Rp 50 Juta
- DPR
VIVA Nasional – Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sebelumnya diusulkan akan dibebankan kepada jemaah sebesar Rp69 juta. Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi memihak kepentingan masyarakat dan mencoba mencari solusi terbaik ataupun win win solution terkait pengelolaan pemberangkatan jemaah haji tahun ini.
"Yang pasti bahwa Percayalah kami komisi VIII akan selalu meminta kepada kepentingan masyarakat agar mereka yang sudah menanti 10-12 tahun semua bisa berangkat dengan BPIH yang terjangkau," kata Kahfi saat konferensi pers di ruang rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, Rabu, 8 Februari 2023.
Kahfi menyebut biaya yang ditanggung jamaah saat ini berkebalikan dengan tahun 2022, dan kenaikan yang terlalu signifikan dirasa akan sangat menyulitkan bagi masyarakat.
"Karena kenaikan BPIH yang signifikan yang Tahun 2022 posisi 30% ditanggung oleh jamaah kemudian 70% ditanggung BPKH itu dibalik sekarang 70% ditanggung oleh jamaah kemudian 30% ditanggung BPKH. Saya kira ini yang membuat jamaah mungkin kaget karena kenaikannya yang signifikan ditambah lagi dengan limit waktu yang sangat singkat untuk melakukan pelunasan," paparnya
Oleh karena itu, politikus PAN ini menyebutkan pihaknya bersama pemerintah terus berkoordinasi untuk mencari solusi pengelolaan pemberangkatan jemaah haji yang berkelanjutan tetapi juga mengedepankan keadilan dan keterjangkauan para-para calon jemaah.
Pelepasan pemulangan jemaah haji Indonesia SOC 43 di Bandara Madinah.
- MCH 2022 / Zaky Al Yamani
"Selain tadi sudah melakukan hubungan ke Arab Saudi yang tujuan utamanya adalah untuk memastikan real cost untuk semua komponen pembiayaan yang akan diusulkan oleh pemerintah dan kalau memang real cost itu sudah memenuhi aspek rasionalisasi barulah Komisi VIII nanti akan memutuskan berapa sebenarnya BPIH yang akan kami tetapkan," jelasnya.
Kahfi berharap agar minimal pembebanan pembiayaan haji menjadi win-win solution. Untuk itu pihaknya terus mendorong BPKH untuk terus melakukan melakukan inovasi investasi sehingga bisa menghadirkan manfaat yang lebih besar untuk jamaah.
"Kalau usulan kami sih sebenarnya memang kalau bisa memutuskan 50:50 saja, jadi sama-sama menanggung 50 persen. Memang kalau pendekatan investasi kita yang ada hari ini itu nggak mampu. Oleh karena itu kita dorong BPKH melakukan inovasi investasi sehingga bisa menghadirkan manfaat yang lebih besar untuk jamaah kita dan yang pasti bahwa yang saya ingin menggarisbawahi bahwa pemerintah ingin menurunkan usulan BPIH-nya," ujarnya
Tekan Biaya Mubazir
Sementara itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan pemerintah dapat menurunkan biaya haji yang dibebankan kepada jemaah dengan menekan sejumlah item seperti akomodasi, konsumsi, dan transportasi masih bisa dinegosiasikan untuk turun, guna menekan biaya haji 2023.
"Kami menemukan harga satuan (hotel) yang diajukan dalam usulan pemerintah masih memungkinkan dilakukan negosiasi dan menurunkan harga," ujar Marwan dalam Rapat Dengan Pendapat penyelenggaraan haji di Jakarta, Rabu
Ketua Panja Biaya Haji Komisi VIII Marwan Dasopang
- DPR
Pernyataan Marwan tersebut disampaikan setelah melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi bersama Kementerian Agama. Dalam kunjungan tersebut, Marwan mengatakan tim dibagi ke dalam dua perjalanan yang akan dilalui atau digunakan jamaah haji.
Untuk hotel, kata Marwan, proses pelaksanaan haji sudah berjalan normal, berbeda dengan penyelenggaraan 2022 yang membutuhkan berbagai persiapan. Dalam monitoring ke sejumlah hotel, Panja berdiskusi dengan pengusaha hotel perihal harga yang masih bisa dinegosiasikan.
Ia menyoroti hotel yang berada di kawasan Misfalah tidak memungkinkan untuk digunakan, karena hotelnya tergolong kecil dan tidak bisa menampung jamaah sekaligus satu provinsi maupun satu kloter.
"Karena tidak bisa menampung keseluruhan dalam satu daerah maka akan menimbulkan kecemburuan. Harga hotel di Misfalah jauh lebih tinggi dibanding daerah lain," katanya.
Kemudian soal konsumsi, Panja telah berkunjung ke berbagai tempat yang akan menjadi vendor penyedia konsumsi. Dalam pertemuannya, Marwan menyebut harga konsumsi masih bisa ditekan.
Selain itu, ia menyarankan agar penyediaan makanan pagi seperti pada 2022 sebaiknya dihentikan. Pasalnya, jamaah cenderung melaksanakan ibadah lebih panjang pada pagi hari dan jarang kembali ke penginapan, sehingga banyak makanan yang jadi mubazir.
"Pertimbangan (makan pagi) masa pandemi tidak ada yang jalan maka disiapkan makan. Sekarang di mana-mana ada tempat makan, maka orang akan cenderung jalan pagi beribadah lebih panjang durasinya. Jadi makan pagi tidak dimanfaatkan dengan baik," kata dia.
Kemudian transportasi. Panja mendorong Kementerian Agama untuk menyewa hotel yang menyediakan bus untuk mengantar-jemput jamaah ke tempat-tempat ibadah. Karena dalam kunjungannya, Panja menemukan hotel yang bersedia menyiapkan angkutan.
Dengan demikian, Bus Shalawat yang sebelumnya disediakan Kemenag untuk antar-jemput jamaah, jumlahnya bisa ditekan untuk mengurangi beban biaya transportasi. Ia berharap temuan-temuan ini dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama untuk menekan biaya haji.
"Kami meminta pemerintah untuk mengklasifikasi tidak semua hotel dibutuhkan untuk penyediaan transportasi. Kalau bisa pemerintah mencari hotel-hotel yang sekaligus menyediakan antar-jemput jamaah. Maka karena itu, tidak diperlukan penyediaan anggaran untuk bus yang kita sebut bus shalawat. Mungkin saja bus shalawat diperlukan tapi tidak semua hotel-hotel yang ditempati jamaah," kata dia.
