Lawan Mafia Tanah, Menteri Hadi Ingatkan Masyarakat Pasang Patok Batas
- Dok. Kementerian ATR/BPN.
VIVA Nasional - Masyarakat diminta bisa memasang dan menjaga patok batas tanah di wilayahnya masing-masing. Dengan cara itu, masyarakat bisa sadar penjagaan patok batas tanah sangat penting.
Demikian disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto. Dia menyampaikan pentingnya penjagaan patok batas tanah ini sebagai salah satu sorotan dari Kementerian ATR/BPN.
"Pemasangan patok batas tanah yang dilakukan secara mandiri ini penting, dengan demikian setiap warga yang memiliki tanah akan punya kesadaran dalam menjaga batas-batas tanahnya," kata Hadi, dalam keterangannya, Jumat, 3 Februari 2023.
Dia menambahkan selain menjaga patok batas tanah, penting juga masyarakat dalam berdialog dan bersepakat dengan tetangganya. Ia menekan pihaknya menggaungkan tema 'Pasang Patok, Anti Cekcok, Anti Caplok' sebagai sosialisasi ke masyarakat.
Pun, dia mengatakan Kementerian ATR/BPN juga menyiapkan
Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas atau disingkat GEMAPATAS. Dia bilang gerakan itu untuk melawan mafia tanah yang sering mengganggu warga masyarakat.
Hadi mengingatkan keberadaan mafia tanah karena kerap memanfaatkan kekaburan dan ketidakjelasan batas-batas kepemilikan tanah. Dia mencontohkan tanah yang diwariskan turun temurun berpotensi bisa jadi sengketa.
"Tanah yang sudah diwariskan turun temurun kemudian berubah menjadi sengketa karena anak cucu pemilik tanah tidak tahu persis letak dan batas-batas tanah milik orang tua mereka," ujar eks Panglima TNI tersebut.
Menurut dia, kondisi itu yang membuat Mafia tanah mulai bermain. Maka itu, ia bilang, penting GEMAPATAS agar warga bersama keluarganya bisa memasang sendiri patok batas-batas tanahnya.
Lebih lanjut, Hadi menyampaikan GEMAPATAS ini dilangsungkan secara serentak seluruh provinsi di Tanah Air. Ia bilang sebanyak 1 juta patok batas dipasang.
"Hari ini kita pasang patok serentak di seluruh Provinsi, seluruh Kabupaten/Kota dan beberapa pulau terluar yang berbatasan dengan negara lain, kita mulai gerakan kesadaran ini," jelas Hadi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto serahkan sertifikat tanah ke suku anak dalam.
- Dok. Kementerian ATR/BPN
Hadi mengatakan 1 juta patok itu hanya permulaan. Dia menekankan, gerakan 1 juta patok itu akan terus dilakukan sampai seluruh bidang tanah disertifikatkan.
"1 juta patok adalah permulaan, gerakan ini akan terus sampai seluruh bidang tanah di Indonesia bisa dipetakan dan di sertipikatkan," lanjut Hadi.
Lebih lanjut, dia menambahkan, dengan patok batas tanah yang dipasang secara mandiri oleh warga masyarakat ini bisa memudahkan ATR/BPN saat melakukan verifikasi subyek dan obyek tanah. Kemudian, pihak ATR/BPN bisa memetakan secara digital bidang-bidang tanah di Indonesia.
"Sehingga target tahun 2024 arahan Presiden Jokowi mengenai seluruh tanah telah harus dipetakan secara digital, di verifikasi dan disertipikatkan bisa terpenuhi," tuturnya.
Menteri Nusron Akui 60 Persen Konflik Pertanahan di Tanah Air Libatkan Oknum Kementeriannya
Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nurson Wahid mengungkap sebanyak 60 % konflik pertanahan di Tanah Air diduga melibatkan oknum internal
