Tak ingin Jokowi Sedih, Hadi Tjahjanto: Jika Masih Ada Mafia Tanah, Saya Gebuk
- Istimewa
VIVA Nasional - Presiden Jokowi sempat mengaku sedih kebebasan beribadah di Tanah Air saat Rakornas Forkompimda di Sentul, 17 Januari 2023. Kesedihan Jokowi itu karena masih ada warga sulit beribadah.
Merujuk hal itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Hadi Tjahjanto berupaya agar Jokowi tak sedih.
"Kita tentu tak ingin Presiden bersedih hati karena masih adanya kesulitan warga negara untuk beribadah. Hak beribadah itu kan dijamin konstitusi," kata Hadi, dalam keterangannya, Selasa, 24 Januari 2023.
Dia mengatakan untuk mendukung terpenuhinya jaminan warga beribadah, pihaknya menandatangani nota kesepahaman dengan Wali Gereja Indonesia. Penandatanganan itu dilakukan di Ruangan Serbaguna KWI.
Ketua Umum Konferensi Waligereja, Mgr. Antonius Subianto hadir langsung.
Menurut Hadi, Kementerian ATR/BPN berkomitmen dalam percepatan sertifikasi terhadap rumah-rumah ibadah.
Hadi mengatakan, seluruh rumah ibadah, termasuk gereja akan dikawal dan disertifikasi seluruhnya. Ia menekankan upaya itu akan didukung dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Melalui program PTSL semua rumah ibadah akan disertifikasi tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi” tutur Hadi.
Pun, Hadi menyampaikan, negara hadir dalam melindungi aset lembaga atau organisasi guna mendapat kepastian hukum. Ia tak menampik ada rumah ibadah yang awalnya aman, tetapi di kemudian hari terdapat masalah.
“Salah satu kerisauan Pak Jokowi adalah saat melihat ada orang hendak beribadah tapi dilarang, ini salah satu upaya kita untuk melakukan pendataan dan sertifikasi aset-aset KWI agar tidak diganggu lagi oleh mafia tanah," jelas eks Panglima TNI tersebut.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto saat mengunjungi warga di Gowa.
- Dok. Kementerian ATR/BPN.
Kemudian, dengan caranya itu juga untuk beri kepastian hukum agar warga KWI lebih aman dan nyaman beribadah. "Jika nanti masih ada lagi mafia tanah akan saya gebuk," tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN juga meneken nota kesepahaman dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU). Selain itu, dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK).
