Jawab Isu Reshuffle Kabinet 1 Februari, Jokowi: Tunggu

VIVA Nasional – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan tanggapan ketika ditanya mengenai acak ulang atau reshuffle kabinet. Jokowi meminta semua pihak menunggu terkait  isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang isunya menguat selama beberapa pekan terakhir.

"Tunggu," kata Jokowi di sela-sela kegiatannya meninjau proyek sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur, Selasa.

Jokowi tidak menjawab pasti kapan perombakan kabinet itu akan dilakukan. Ia juga diam dan beranjak meninggalkan wartawan saat ditanya apakah reshuffle akan dilakukan pada Februari.

Isu mengenai perombakan kabinet menguat beberapa pekan terakhir. Sinyal perombakan kabinet juga ditunjukkan Jokowi dalam beberapa kesempatan seperti salah satunya ketika meninjau kawasan produksi Minyak dan Gas Bumi (Migas) PT Pertamina Hulu Rokan Dumai di Kota Dumai, Riau,

"Besok," kata Jokowi, singkat, saat ditanya awak media soal isu reshuffle Kamis, 5 Januari 2023.

Namun Istana membantah adanya reshuffle dilakukan bulan Januari 2023 ini. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg Pratikno menegaskan tak ada reshuffle kabinet pada bulan Januari ini.

"Sekarang bulan apa? Enggak ada, engga ada (reshuffle kabinet bulan Januari)," kata Mensesneg Pratikno kepada awak media di Istana Negara, Jakarta, Senin 16 Januari 2023.

Sebagaimana diketahui, Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 sudah tiga kali dirombak oleh Presiden Jokowi. Pertama, pada 23 Desember 2020, saat terdapat enam pejabat baru untuk pos Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kemudian, pada 28 April 2021, Jokowi melakukan reshuffle kedua Kabinet Indonesia Maju dengan melantik dua pejabat baru untuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Menteri Investasi/Kepala BKPM. 

Reshuffle ketiga terjadi pada 15 Juni 2022 saat Jokowi melantik sejumlah pejabat baru untuk pos Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang(ATR)/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

PDI Perjuangan Pertanyakan Kasus Hasto 5 Tahun Silam Baru Dibuka Setelah Partainya Kritis ke Keluarga Jokowi

Jubir PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro menyoroti penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK.

VIVA.co.id

27 Desember 2024