KPK Geledah 6 Ruangan di DPRD DKI Jakarta Termasuk Prasetyo Edi
- VIVA/Ilham
VIVA Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan beberapa ruangan di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa 17 Januari 2023. Ruangan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi juga ikut diperiksa.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan penggeledahan tersebut berlangsung di beberapa lantai seperti lantai 2, 4, 6, 8 dan 10. KPK setidaknya, kata dia, melakukan penggeledahan di 6 ruangan.
"Setidaknya ada 6 ruangan yang dilakukan penggeledahan diantaranya ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf komisi C DPRD DKI Jakarta, termasuk ketua DPRD, Prasetyo Edi," ujar Ali kepada wartawan, Rabu 18 Januari 2023.
Ali menambahkan sejauh ini pihaknya telah menemukan bukti permulaan yang cukup serta perbuatan melawan hukum. Dia mengatakan akan menyampaikan hasilnya saat proses penyidikan selesai.
KPK Geledah Gedung DPRD DKI. Selasa, 17 Januari 2023
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
"KPK sejauh ini telah menemukan bukti permulaan ada dugaan perbuatan melawan hukum termasuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tersangka," kata Ali.
"Namun tentu nanti kami akan umumkan pada saatnya setelah seluruh proses penyidikan telah cukup," sambungnya.
Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Selasa, 17 Januari 2023.
Berdasarkan pantauan VIVA di lokasi, sejumlah orang dengan memakai rompi krem bertuliskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampak sedang menggeledah ruang salah satu Komisi di DPRD DKI Jakarta yang berada di lantai 3 samping ruang sidang paripurna.
Kendati demikian, pengamanan dalam (pamdal) tidak mengizinkan wartawan untuk meliput kegiatan penggeledahan tersebut.
"Iya mas mohon maaf tunggu diluar dulu ya, instruksi dari atas soalnya," ujar salah satu pamdal kepada wartawan, Selasa 17 Januari 2203.
Tak hanya memakai rompi, sejumlah pegawai KPK yang sedang menggeledah tersebut pun turut memakai sarung tangan saat menggeledah salah satu ruangan di DPRD tersebut.
Sejumlah pegawai KPK tampak masih berada di dalam gedung DPRD DKI Jakarta untuk menggali temuan-temuan yang ada di dalamnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh pihaknya di Gedung DPRD DKI Jakarta itu.
Dia mengatakan penggeledehan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang.
"Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang," ujar Ali saat dikonfirmasi.
KPK sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang. Kasus ini diduga salah satu BUMD milik DKI Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
KPK pun telah menentukan pihak-pihak yang potensial dimintai pertangungjawaban hukum. Meski begitu, KPK belum dapat menyampaikan kepada publik.
"Setelah cukup, pasti KPK akan mengumumkan secara utuh hasil penyidikan perkara ini termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," kata Ali.
Ali menambahkan, KPK saat ini masih terus mengumpulkan alat bukti melalui pemanggilan sejumlah saksi untuk mengusut kasus dugaan korupsi tersebut.
"Sejauh ini tim telah memanggil saksi sebanyak 22 orang terdiri dari pegawai BPN, pegawai BUMD, swasta dan notaris," ujarnya.
DPR Wanti-wanti KPK Jangan Jadi Alat Politik Pilkada Menyusul Penangkapan Gubernur Bengkulu
Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar menyoroti penangkapan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah oleh KPK menjelang pencoblosan Pilkada, 27 November 2024.
