Cebong Kampret Ganggu Investasi, Bahlil: Kembali Zaman Adam Hawa Lagi
- YouTube Kementerian Investasi - BKPM
VIVA Nasional – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan tantangan realisasi investasi di tahun 2023 diperkirakan akan makin besar, mengingat tahun ini sudah memasuki tahun politik hingga pelaksanaan Pemilu 2024.
Dia mengaku, kondisi di tahun politik yang biasanya memanas, akan menjadi salah satu tantangan terhadap iklim investasi selama 2 tahun ke depan. Hal itulah yang membuatnya berharap agar seluruh elemen masyarakat benar-benar mampu ikut menjaga stabilitas nasional, demi terjaganya iklim investasi tersebut.
"Kami dari Kementerian Investasi mohon doa dan dukungan masyarakat, agar kita bisa menjaga stabilitas negara kita dengan baik," kata Bahlil dalam telekonferensi dari Davos, Swiss, Selasa, 17 Januari 2023.
"Kalau kita berkelahi soal kampret dan cebong lagi, ya sudah kita kembali pada zaman Adam dan Hawa lagi," ujarnya.
Dia menegaskan, perlunya menjaga stabilitas nasional di tahun politik ini, adalah demi menciptakan momentum kepercayaan global kepada Indonesia dari kacamata investasi.Â
Apalagi, lanjut Bahlil, kepercayaan para investor asing terhadap Indonesia sudah sangat jauh meningkat dari sebelumnya. Terutama setelah Indonesia dinilai sukses dalam Presidensi G20 di Bali pada November 2022 lalu.
Stabilitas nasional di tahun politik menurut Bahlil, harus benar-benar diciptakan. Karena para investor cenderung wait and see saat mempertimbangkan untuk berinvestasi di Indonesia.Â
"Dan wait and see ini kalau kita tidak kelola, ini akan berdampak yang tidak terlalu baik pada pertumbuhan ekonomi dan investasi," kata Bahlil.
Terlebih, Bahlil mengakui bahwa pemerintah juga telah menargetkan realisasi investasi tahun ini mencapai sebesar Rp 1.400 triliun. Target itu diakuinya sangat menantang, demi menciptakan lapangan kerja yang diharapkan dapat diwujudkan melalui realisasi investasi dengan target yang telah dicanangkan tersebut.
"Karena lapangan kerja ini hanya bisa kita buka lewat investasi. Sebab, tidak mungkin kita harapkan orang masuk jadi PNS, ke BUMN, atau jadi TNI dan Polri. Itu kan (porsinya) sedikit sekali," ujarnya.
