Dave Laksono Heran Benny Wenda ikut Campur Urusan Lukas Enembe

VIVA Nasional – Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menyoroti Tokoh Separatis Papua Benny Wenda yang meminta kepada Pemerintah RI agar bisa membebaskan Gubernur Papua non aktif Lukas Enembe yang sudah ditahan oleh KPK beberapa waktu yang lalu. 

Hal itu disampaikan Dave Laksono usai konferensi pers Refleksi Tahun 2022 dan Harapan Tahun 2023, di Kantor PPK Kosgoro 1957, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 13 Januari 2023.

“Benny wenda kan jelas-jelas adalah lawan daripada pemerintah. Dia hanya mendorong untuk perpecahan, kenapa dia bisa minta apa-apa dari Pemerintah?,” kata Dave.

Dave menilai, Benny Wenda bersama pihaknya lah penyebab terjadinya kekacauan di Papua. Dave dengan tegas menuding, Benny dan rekan-rekannya yang menyebabkan adanya perpecahan di tanah Papua.

“Kalau dia minta apa-apa justru dia mesti kembali ke Indonesia menyerahkan diri, karena dia jelas jelas adalah pelaku utama daripada kekacauan yang ada di Indonesia. Dia itu adalah pemimpin perpecahan di papua. Jadi jangan meminta, dia harus menyerahkan diri untuk diproses secara hukum,” ujar dia.

Pun, seperti arahan Presiden Jokowi, Dave menyebutkan bahwa pembuat perpecahan di Papua harus ditangani. Sebab, menurut dia, hadirnya pembuat kerusuhan di Papua sudah sangat merugikan masyarakat.

“Presiden kan kemarin sudah mengatakan untuk bertindak tegas. Tentu kepada mereka yang jelas jelas angkat senjata harus ya harus bertindak tegas, harus diberantas,” ucap dia.

Lebih lanjut, Dave menambahkan “Para OPM ini mereka selalu bersembunyi di belakang masyrarakat Papua. Mereka menembaki tentara, membakar sekolah, membakar puskesmas. Itu semua dihancurkan fasilitas masyarakat, nah akibatnya merugikan masyarakat,” jelas dia.

Sebagaimana diketahui juga, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak akan mengikuti apa yang disampaikan Benny Wenda, pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat yang meminta penegak hukum membebaskan Gubernur Papua, Lukas Enembe. 

Menurut dia, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu sudah sesuai dengan aturan hukum dalam mengambil tindakan terhadap Lukas Enembe, tersangka kasus tindak pidana korupsi.

“Enggak ikut Benny Wenda. Kita enggak mau tahu Benny Wenda itu. Ini sudah sesuai proses hukum dan lama," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 13 Januari 2023.

Ia mengatakan pemerintah kerap dikritik oleh elemen masyarakat Papua, seakan-akan bakal takut kepada Lukas Enembe dan gengnya. Akan tetapi, kata dia, pendukung Lukas Enembe ternyata makin menurun ketika dilihat eskalasinya.

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.

VIVA.co.id

21 November 2024