Pemerintah Ogah Turuti Benny Wenda yang Minta Lukas Enembe Dibebaskan
- ANTARA FOTO
VIVA Nasional – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak akan mengikuti apa yang disampaikan Benny Wenda, pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat yang meminta penegak hukum membebaskan Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Menurut dia, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu sudah sesuai dengan aturan hukum dalam mengambil tindakan terhadap Lukas Enembe, tersangka kasus tindak pidana korupsi.
"Enggak ikut Benny Wenda. Kita enggak mau tahu Benny Wenda itu. Ini sudah sesuai proses hukum dan lama," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 13 Januari 2023.
Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe dibawa ke Gedung Merah Putih KPK.
- VIVA/Foe Peace Simbolon
Ia mengatakan pemerintah kerap dikritik oleh elemen masyarakat Papua, seakan-akan bakal takut kepada Lukas Enembe dan gengnya. Akan tetapi, kata dia, pendukung Lukas Enembe ternyata makin menurun ketika dilihat eskalasinya.
"Kita dikritik oleh rakyat terus seakan-akan takut pada Lukas Enembe dan gengnya. Ya kita selidiki seberapa besar sih. Mula-mula ribuan orang demo, kita biarin. Akhirnya turun-turun sampai akhirnya di bawah 100, itu pun hanya orang makan. Bagaimana menghitungnya? Ngitung dari beli nasi bungkus berapa dia untuk ngasih orang. Setiap hari turun, berarti setiap hari pengikutnya kan enggak ada," ujarnya.
Gubernur Papua Lukas Enembe saat ditangkap KPK
- Ist
Selain itu, kata Mahfud, saat ini situasi di Papua juga sudah sangat kondusif. Karena, lanjut dia, tokoh-tokoh Papua sudah angkat bicara supaya penegakan hukum terhadap Lukas Enembe ditegakkan.
"Semua tuh, Ketua KNPI, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, sudah tegakkan hukum. Papua sangat kondusif," jelas dia
