Awal Tahun 2023, Ditjen Bina Adwil Kemendagri Fokus ke Sejumlah Hal Ini

VIVA Nasional – Dalam rangka implementasi perencanaan dan penganggaran kegiatan Tahun 2023, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian (Ditjen Bina Adwil) Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Kick-off Meeting Pelaksanaan Anggaran Prioritas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di Royal Tulip Springhill Resort Jimbaran. Kegiatan ini diawali dengan laporan dari Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Indra Gunawan, sebagai Ketua Panitia. 

Rapat dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil), Safrizal ZA. Dalam arahannya, Safrizal meminta jajarannya untuk berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kinerja di tahun 2023.

"Dari hasil evaluasi kita pada Desember 2022 lalu, hari ini kita kick-off. Dengan capaian Ditjen Bina Adwil selama 2022, kita harus pahami advantage dan disadvantage kita. Perkuat advantage dan perbaiki disadvantage dengan kolaborasi, karena banyak yang perlu dilakukan secara bersama-sama," kata Safrizal, dalam keterangan yang diterima Kamis 5 Januari 2023.



Kick-off Meeting Pelaksanaan Anggaran Prioritas Ditjen Bina Adwil Kemendagri

Photo :

• Dok. Istimewa

Kolaborasi, menurut Safrizal, harus dilakukan tidak hanya secara internal di lingkup Kemendagri namun juga lintas kementerian/lembaga yang bersinggungan dengan lingkup pekerjaan Ditjen Bina Adwil. Secara khusus, Safrizal mengapresiasi kinerja jajarannya yang menurut Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dari Kementerian Keuangan per 27 Desember 2022, rata-rata kinerjanya mencapai 94,6 dan memperoleh peringkat pertama dalam kerangka efisiensi kinerja anggaran. 

Lebih lanjut, Safrizal berpesan kepada seluruh pimpinan Unit Kerja Eselon (UKE) 1 di jajarannya untuk memperhatikan ASCN (ASEAN Smart Cities Network), Peran Gubernur, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) dan Kewilayahan sebagai isu-isu strategis di tahun 2023. 

Pada Tahun 2023 ini, Keketuaan ASCN (ASEAN Smart Cities Network) 2023 akan diterima oleh Dirjen Bina Adwil. Keketuaan ASCN harus dapat diemban dengan baik, karena di tahun 2023 ini juga Presiden Joko Widodo akan menjabat sebagai Ketua ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). 

Tata kelola Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) serta pelaksana kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan juga perlu dikuatkan, dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi ke daerah berikut pengawasan pelaksanaannya secara berkala. 

Kemudian tentang keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi Pandemi Covid-19 melalui pendekatan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), perlu didokumentasikan melalui penyusunan buku sebagai catatan sejarah keberhasilan dalam menekan laju penyebaran sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Mengingat peran strategis Ditjen Bina Adwil dalam penerbitan kebijakan PPKM sebagai pembina penyelenggaraan layanan Trantibumlinmas.

Dari aspek kewilayahan, Safrizal juga menyoroti tentang sosialisasi terkait data wilayah administrasi pemerintahan, untuk menguatkan sistem data pokok yang berbasis digital agar menjadi satu aplikasi yang dapat  digunakan dan dimanfaatkan secara umum oleh masyarakat, atau pemangku kepentingan. 

Pada 2022 lalu, Ditjen Bina Adwil telah menyelesaikan 97% segmen batas dan pulau di seluruh Indonesia, namun hal itu belum tersosialisasikan dengan kuat sebagai pencapaian prestasi. 



Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia / Kemendagri RI

Photo :

• vivanews/Andry Daud

Untuk itu, Safrizal berpesan kepada seluruh jajarannya untuk mengoptimalisasikan publikasi pelaksanaan kegiatan Ditjen Bina Adwil, sehingga dapat menjadi informasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam menilai kinerja Kementerian Dalam Negeri, khususnya Ditjen Bina Adwil. 

"Publikasikan substansinya, karena kumpulan publikasi membentuk persepsi publik yang memberikan kontribusi terhadap citra Kemendagri," ujar Safrizal.

Halaman Selanjutnya

Kemudian tentang keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi Pandemi Covid-19 melalui pendekatan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), perlu didokumentasikan melalui penyusunan buku sebagai catatan sejarah keberhasilan dalam menekan laju penyebaran sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Mengingat peran strategis Ditjen Bina Adwil dalam penerbitan kebijakan PPKM sebagai pembina penyelenggaraan layanan Trantibumlinmas.