Polemik Perppu Cipta Kerja, Gimana Nasib Libur 2 Hari dalam Seminggu
- ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
VIVA Nasional – Pada 30 Desember 2022 lalu secara tiba-tiba Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu Cipta Kerja, yang menuai sejumlah pro-kontra di masyarakat karenanya.
Salah satunya yakni terkait soal beberapa ketentuan di dalam Perppu, mengenai hak libur bagi para pekerja. Hal itu pun diketahui telah menjadi polemik, bahkan sejak Undang-undang Cipta Kerja disahkan oleh pemerintah.
Beleid yang menjadi perbincangan di kalangan dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan itu dapat dilihat dalam pemaparan soal hak libur, yang tertuang pada pasal 79 ayat 2 huruf b:
Ilustrasi: orang bekerja di kantor
- www.pexels.com
"Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh paling sedikit meliputi: a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
Sementara di Pasal 79 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, terkait hal tersebut dikatakan bahwa: "..istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu,".
Namun, ketentuan istirahat mingguan itu merupakan ketentuan minimal. Hal itu karena dalam pasal 77 di Perppu Cipta Kerja, tetap disebutkan bahwa mekanisme waktu kerja adalah untuk 5 hari kerja dan 2 hari libur sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat 2:
Ilustrasi perempuan bekerja
- Times of India
Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. 7 (tujuh) jam 1(satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau, b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
Sementara itu, pada Pasal 77 ayat (3) dijelaskan bahwa ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
Namun, tidak dijabarkan lebih lanjut sektor usaha atau pekerjaan tertentu apa yang dimaksud itu. Karena Perppu ini menyebut bahwa hal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
