Ganjar dan Menko PMK Lepas Bantuan Sembako untuk Warga Karimunjawa
- Istimewa
VIVA Nasional – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mendampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melepas KM Kelimutu yang berlayar ke Karimunjawa, Jumat, 30 Desember 2022.
KM Kelimutu membawa 6 ribu boks bantuan sembako dan kebutuhan pokok untuk masyarakat di Karimunjawa yang 'terjebak' akibat cuaca ekstrem beserta gelombang tinggi.
"Artinya sembako kebutuhan pokok tersedia, nah sekarang dibantu lagi teman-teman CSR, Pak Menko hadir sendiri dan amanlah, besok kita tengok," kata Ganjar di kapal sandar KM Kelimutu, Pelabuhan Tanjung Mas, Kota Semarang, Jateng, dikutip Sabtu, 31 Desember 2022.
Adapun, bantuan CSR yang disalurkan ke Karimunjawa berupa sembako merupakan gabungan dari urunan dana sejumlah BUMN, di antaranya Pelni, Jasa Marga, Pelindo, dan Jasa Raharja. Rencananya, Angkasa Pura juga akan menyusul memberikan bantuan.
Lebih lanjut Ganjar mengatakan, sebelumnya Pemkab Jepara pun telah mengirim bantuan 2 ton telur dan 4 ton beras. Ada juga 100 paket bantuan dari Dinas Sosial, dan 100 paket bantuan dari PMI yang semuanya sudah didistribusikan kepada masyarakat setempat.
Saat ini, kata Ganjar, pihaknya kini sedang berkomunikasi dengan PT Pertamina untuk mengatasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Karimunjawa akibat terhambatnya distribusi karena cuaca ekstrem.
"Kita sudah komunikasi sama Pertamina karena itu butuh storage khusus, kapalnya juga khusus. Kita lagi coba berikhtiar agar nanti segera dikirim ke sana," kata Ganjar.
KM Kelimutu dijadwalkan tiba di Karimunjawa pada Sabtu (31/12) pagi. Sejumlah bantuan sembako dan logistik yang dibawa akan langsung diserahkan kepada pemerintah setempat untuk kemudian didistribusikan langsung ke masyarakat.
Selain bantuan sembako dan logistik, KM Kelimutu juga membawa sejumlah penumpang. Beberapa di antaranya adalah warga perantau yang akan pulang ke Karimunjawa.
Megawati Ngaku Dapat Laporan Ada Politik Uang Jelang Pilkada 2024
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengaku mendengar banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral di Pilkada serentak 2024.
