Tegaskan RSDC Wisma Atlet Bebani Anggaran Negara, Kepala BNPB: Maunya Segera Ditutup
- vivanews/Andry Daud
VIVA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menginginkan agar Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) bisa ditutup seluruhnya. Suharyanto menyebut, pengoperasian RSDC Wisma Atlet hanya membebani anggaran.
Suharyanto mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir jumlah pasien yang dirawat di RSDC Wisma Atlet terus menurun.
“Setelah tiga bulan terakhir, tower-tower yang lain ini sudah tidak ada pasien. Bahkan per kemarin, hanya tinggal empat orang di tower enam,” kata Suharyanto kepada wartawan, Selasa 27 Desember 2022.
“Maunya BNPB itu segera ditutup semua karena kan itu membebani anggaran, untuk efisiensi,” sambung dia.
Mobil ambulans berjalan keluar dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran.
- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.
Kendati demikian, keinginan tersebut tidak bisa dilaksanakan begitu saja. Pasalnya, Suharyanto menyebutkan pihaknya akan memantau tren kasus COVID-19 hingga tiga bulan ke depan.
Suharyanto juga mencontohkan bahwa saat ini terdapat dua negara yakni China dan Jepang yang mengalami lonjakan kasus COVID-19.
“Tetapi kita juga ingin tahu gimana perkembangan ke depannya. Sampai tiga bulan ke depan, Januari, Februari dan Maret. Mudah-mudahan kondisi terkendali terus tidak ada lonjakan,” jelas dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan jawabannya ketika disinggung mengenai kapan penerbitan Keputusan Presiden tentang penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Mengenai hal tersebut, Jokowi mengatakan masih menunggu kajian terkait tingkat imunitas masyarakat terhadap virus atau sero survei.
Tangkapan layar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto saat berpidato dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana diikuti secara daring di Jakarta, Rabu, 23 Februari 2022.
- ANTARA/Devi Nindy
"(Kajian PPKM dan PSBB) belum sampai ke meja saya. Karena ini menyangkut sero survei, menyangkut kajian yang saya minta harus detail jangan sampai fail (gagal/salah) memutuskan sehingga sebaiknya kita sabar menunggu," kata Jokowi usai meresmikan Stasiun Manggarai Tahap I di Jakarta, Senin 26 Desember 2022.
Jokowi mengatakan apabila sero survei sudah berada di atas 90 persen, dan tingkat imunitas masyarakat Indonesia cukup baik maka bisa pencabutan PPKM bisa dilakukan. Karena jika imunitas masyarakat cukup baik, maka peningkatan COVID-19 di negara lain tidak akan menjadi masalah bagi Indonesia.
"Asal nanti sero survei kita sudah di atas 90 (persen), ya artinya kita imunitasnya sudah baik. Ada apa pun dari mana pun seharusnya ya enggak ada masalah," kata Jokowi.
