Kepala BNPB: Pandemi Jadi Endemi Belum Diputuskan
- ANTARA/Devi Nindy
VIVA Nasional – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menanggapi rencana pemerintah yang ingin menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir tahun ini.
Suharyanto menyebut, hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum memutuskan untuk penghentian PPKM.
“Terkait pandemi menjadi endemi masih belum diputuskan. Presiden Jokowi juga masih mempertimbangkan kira-kira kalau PPKM ini dihentikan akan seperti apa. Nanti akan disampaikan secara resmi,” kata Suharyanto kepada wartawan, Selasa, 27 Desember 2022.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto
- ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti
Di sisi lain, Pemerintah terus mempersiapkan diri menghadapi transisi pandemi menjadi endemi. Pada prinsipnya, Pemerintah perlu mempertimbangkan situasi COVID-19 di sejumlah negara sebelum pada akhirnya memutuskan sebuah kebijakan baru.
“Endemi itu bukan hanya Indonesia yang bisa menyampaikan. Karena itu global, jadi harus dari WHO,” ucap dia.
Lebih lanjut, Suharyanto mencontohkan yang saat ini China kembali mengalami lonjakan kasus COVID-19. “Kalau kita lihat, rekan-rekan media juga tahu mungkin negara-negara lain juga ada yang melonjak ya. Seperti media mungkin ada yang memberitakan ada di China dan juga di Jepang,” jelas dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan jawabannya ketika disinggung mengenai kapan penerbitan Keputusan Presiden tentang penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Presiden Jokowi.
- Dokumentasi Jasa Marga.
Mengenai hal tersebut, Jokowi mengatakan masih menunggu kajian terkait tingkat imunitas masyarakat terhadap virus atau sero survei.
"(Kajian PPKM dan PSBB) belum sampai ke meja saya. Karena ini menyangkut sero survei, menyangkut kajian yang saya minta harus detail jangan sampai fail (gagal/salah) memutuskan sehingga sebaiknya kita sabar menunggu," kata Jokowi kemarin.
Jokowi mengatakan, apabila sero survei sudah berada di atas 90 persen, dan tingkat imunitas masyarakat Indonesia cukup baik maka bisa pencabutan PPKM bisa dilakukan. Karena jika imunitas masyarakat cukup baik, maka peningkatan COVID-19 di negara lain tidak akan menjadi masalah bagi Indonesia.
