COVID-19 Kembali Merebak di China, DPR Ingatkan Pemerintah Waspada

Ilustrasi kampanye vaksin untuk anak
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Kornelis Kaha

VIVA Nasional - COVID-19 dikabarkan kembali merebak di China pada Desember 2022. Kondisi itu jadi kekhawatiran karena kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah Indonesia akan segera berakhir. 

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mempelajari secara baik kasus merebaknya COVID-19 di China. Menurut dia, hal itu penting mengingat adanya informasi awal dari Presiden Jokowi bahwa akhir Desember atau awal Januari PPKM di Indonesia akan berakhir. 

Pun, di sisi lain, masyarakat menerima kabar di China COVID-19 mulai merebak lagi.

"Dulu, Indonesia kan juga bebas COVID-19. Tetapi, itu ternyata tidak lama. Begitu sampai di Indonesia, perkembangannya dahsyat. Ada banyak yang terpapar dan korban jiwa,” kata Saleh kepada awak media, Senin, 26 Desember 2022. 

Anggota DPR & Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay.

Anggota DPR & Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay.

Photo :
  • Dok. DPR.

Menurut Saleh, Indonesia boleh saja melakukan pelonggaran. Namun, saran dia, pemerintah tetap harus cari cara agar masyarakat aman. 

“Pandemi COVID-19 yang kita lalui selama lebih 2 tahun, jangan terulang lagi,” ujarnya.

Saleh menilai, rencana pemerintah untuk mencabut PPKM, itu sangat bisa dimengerti. Selain itu, ia menyinggung secara umum di dunia internasional bahwa kasus ini telah mereda. Dia menekankan hal itu penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. 

“Adalah fakta bahwa banyak negara yang mengalami resesi pasca pandemi. Kita perlu menghindari itu dengan mengaktifkan kembali aktivitas warga di sektor publik,” kata Saleh.

Dia bilang, dengan mencabut PPKM, pemerintah kelihatannya mau menaikkan produktivitas dan kreativitas warga. "Harapannya, ekonomi tumbuh dan berkembang. Angkatan kerja kita yang sangat tinggi dapat digerakkan untuk kepentingan nasional,” kata anggota Komisi XI itu menambahkan.

Lebih lanjut, Saleh menekankan pemerintah juga mesti melakukan beberapa hal. Pertama, memastikan bahwa vaksin booster sudah mencapai target minimal. 

“Ini penting mengingat masih banyak warga yang hanya divaksin satu kali atau dua kali. Dengan booster, tingkat imunitas masyarakat diharapkan menjadi tinggi. Kalaupun mereka beraktivitas dengan pelonggaran prokes, tidak akan membahayakan bagi kesehatan,” ujarnya.

Warga di China saat melakukan swab tes COVID-19

Photo :
  • AP Photo/Ng Han Guan

Kedua, tambah Saleh, pemerintah diminta untuk tetap mensosialisasikan pola hidup sehat. Ormas, OKP, organisasi profesi, sekolah, kampus, dan institusi lainnya pun perlu dilibatkan. 

“Dengan pola hidup sehat, dipastikan masyarakat akan jauh terhindar dari berbagai penyakit,” tegas dia.

Disahkan Pemerintah, Ini Struktur Kepengurusan PMI di Bawah Jusuf Kalla

Lalu, yang ketiga,yakni pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Maka itu, kata Saleh, obat dan alat-alat kesehatan yang memadai harus tetap disiapkan. 

“Semoga kekurangan obat dan alkes tidak terjadi lagi ke depannya,” kata legislator Dapil Sumut II tersebut.

Impor Ilegal Dituding Jadi Biang Kerok PHK Ratusan Ribu Buruh Tekstil, Wamenaker Buka Suara

Kasus COVID-19 di China kembali meledak. Penanganan yang diremehkan diduga jadi pemicu merebaknya kasus COVID-19.

Film Indonesia Mencuri Perhatian di Hainan Island International Film Festival di China
Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di Surabaya.

Gus Yahya: Masyarakat Perlu Dengar Penjelasan Pemerintah soal PPN 12 Persen

Ketua Umum NU Yahya Cholil Staquf berpandangan masyarakat perlu mendengar penjelasan pemerintah secara utuh tentang rencana kenaikan PPN 12 persen.

img_title
VIVA.co.id
20 Desember 2024