Warning Bupati Kendal Dico ke Anak Buahnya: Jangan Ada Jual Beli Jabatan!
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Nasional – Bupati Kendal, Dico Ganinduto punya jurus untuk mencegah jajarannya tidak bermain-main dalam rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sehingga, kata dia, jangan sampai ada jajarannya yang melakukan praktik korupsi suap dalam jual beli jabatan di Pemerintahan Kabupaten Kendal.
“Pasti (berikan edukasi kepada kepala dinas dan jajarannya),” kata Dico saat kunjungan ke VIVA pada Jumat, 24 Desember 2022.
Bupati Kendal Dico Ganinduto
- VIVA/M Ali Wafa
Sebenarnya, kata dia, salah satu upaya pencegahan perbuatan korupsi sudah ada nilai MCP dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga, Dico menyebut sudah ada nilai MCP atau indikator-indikator yang harus diselesaikan.
“Kita berupaya untuk bisa mendapatkan skor yang baik, sehingga memang yang kita perbaiki itu adalah sistemnya,” jelas Politisi Partai Golkar ini.
Karena, lanjut Dico, jika misalkan bicara oknumnya itu pasti ada terus selama sistemnya diperbaiki. Maka dari itu, Dico mengaku bakal berupaya memperbaiki sistem dan birokrasinya.
“Sehingga, tidak terjadi itu jual beli jabatan. Kadang-kadang di level kita pimpinan tidak ada, tapi dibawah masih ada permainan,” ujarnya.
Bupati Kendal Dico Ganinduto
- VIVA/M Ali Wafa
Akan tetapi, kata dia, sambil menunggu semua sistem ini berjalan dengan baik. Tentunya, ia akan melakukan pengawasan secara langsung setiap ada pergantian rotasi dan mutasi jabatan tersebut.
“Saya sendiri akan turun memastikan jangan sampai ada jual beli jabatan. Nah, ini cara antisipasinya kita bener-bener turun ke bawah kita pastikan, cek satu persatu jangan sampai ada. Memang semua objektifitasnya kita tingkatkan,” pungkasnya.
Diketahui, Penyidik KPK telah menangkap Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron terkait kasus dugaan suap lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur pada Rabu, 7 Desember 2022.
Pemerintah Pastikan Kasih Solusi Bantu Atasi Utang Petani hingga Nelayan
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah akan memikirkan solusi atas utang petani, nelayan serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di perbankan.
