Dukung Menteri ATR, Heikal: PTSL Jadi Instrumen untuk Menekan Praktik Mafia Tanah
- Kementerian ATR/BPN.
VIVA Nasional - Langkah Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dalam ikhtiar memberantas mafia tanah layak didukung. Mafia tanah mesti ditekan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Indonesia.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Rekonsiliasi Masyarakat Indonesia (Rekat Indonesia) Heikal Safar. Menurut dia, tekad Hadi Tjahjanto layak didukung.
Dia menyinggung omongan eks Panglima TNI tersebut yang menyatakan setidaknya ada 5 unsur pejabat yang punya potensi tinggi terlibat dalam praktik mafia tanah. Dari keterangan Hadi, lima unsur tersebut berasal dari oknum -oknum BPN, oknum pengacara, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), oknum camat, bahkan hingga oknum kepala desa ataupun lurah.
Heikal Safar dengan Menteri ATR/BPN Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto.
- Istimewa
Heikal mengatakan Menteri Hadi juga berjanji akan melibas habis terutama oknum BPN yang bandel. Begitu juga oknum pengacara, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), oknum camat, maupun oknum para kepala desa atau lurah.
"Saya selaku Sekjen Rekat Indonesia sangat setuju dan mendukung atas upaya keberanian dalam tindakan tegas yang dilakukan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto," kata Heikal, dalam keterangannya, Rabu, 21 Desember 2022.
Heikal juga menyoroti para backing di belakang para mafia tanah. Tapi, ia yakin dengan keberanian Menteri Hadi, persoalan mafia tanah bisa ditekan.
"Lantaran beliau telah berikrar tidak takut kepada siapapun itu para backingnya akan disikat habis sampai ke akar-akarnya," jelas Heikal
Pun, dia mengakui kemampuan Hadi dalam medeteksi guna membongkar sarang para mafia tanah bermain pada dua tempat. Dua tempat yaitu apabila harga tanah di suatu wilayah tinggi pastinya di situ para mafia tanah bermain.
Kemudian, kedua saat tanahnya sedang bernasalah. Maka, mereka para mafia tanah masuk untuk bermain.
"Sehingga untuk menekan para mafia tanah bermain menurut Rekat Indonesia sangat tepat Menteri ATR/BPN lakukan pembenahan dengan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) untuk menekan adanya praktik mafia tanah," ujarnya.
Bagi Heikal, program PTSL juga jadi alat krusial dan penting untuk menjaga aset-aset tanah milik masyarakat terutama rakyat kecil di seluruh Indonesia. Ia mengatakan dengan PTSL membuat bidang tanah khususnya milik rakyat kecil dan miskin tersebut mempunyai kekuatan hukum.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto saat mengunjungi warga di Gowa.
- Dok. Kementerian ATR/BPN.
Dengan demikian, kata dia, bisa terlindung adanya praktik mafia tanah di 5 unsur para oknum tadi. Lalu, bisa juga terhindar dari penyerobotan yang dilakukan oleh para mafia tanah.
Heikal berjanji siap mengawal dan mendukung setiap kebijakan dari program Menteri Hadi seperti PTSL. Dia mengakui, dari setiap program mengarah keperbaikan itu selalu ada konsekuensinya.
Salah satunya, menurut dia, mesti taat membayar pajak kepada negara untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia.
"Saya selaku sekjen Rekat Indonesia yakin dengan program PTSL jadi salah satu instrumen menekan adanya praktik para mafia tanah tersebut," tutur Heikal.
Menteri Nusron Akui 60 Persen Konflik Pertanahan di Tanah Air Libatkan Oknum Kementeriannya
Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nurson Wahid mengungkap sebanyak 60 % konflik pertanahan di Tanah Air diduga melibatkan oknum internal
