KPK Dukung Luhut Tak Mau Sering-sering OTT, Asal..
- Youtube Setpres
VIVA Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang meyakini sistem digitalisasi pada berbagai sektor akan menekan operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi.
Hal ini dikatakan Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah kementerian/lembaga lainnya, Selasa, 20 Desember 2022.
“Kalau menurut saya, sudah benar yang disampaikan Pak Menteri, beliau meyakini bahwa digitalisasi pada berbagai sektor akan membuat operasi tangkap tangan (OTT) yang terkait dengan tindak pidana korupsi tidak lagi terjadi,” kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak kepada awak media, Rabu, 21 Desember 2022.
Karena itu, Johanis meminta agar masyarakat tidak salah mengartikan maksud Luhut. Sebab, dengan sistem yang baik, hal itu akan menekan peluang terjadinya rasuah.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
- VIVA/Maha Liarosh (Bali)
“Jadi jangan disalahartikan maksud beliau, dengan demikian tidak perlu lagi ada tindakan tangkap tangan. Kalau banyak yang kena (OTT), berarti birokrasi masih belum bagus, untuk itu beliau (Luhut) mengharapkan dengan menggunakan digitalisasi pada birokrasi, maka diharapkan tidak ada lagi (OTT),” imbuhnya.
Pada acara kemarin, Luhut mulanya menjelaskan upaya digitalisasi yang berhasil diterapkan pada 14 pelabuhan. Selain itu, Luhut juga menjabarkan keuntungan penggunaan aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Saat ini, ungkap Luhut, aplikasi tersebut berhasil mendata 2,3 juta item senilai Rp 1.600 Triliun.
"Itu sama dengan 105 miliar Dollar (AS). Jadi kita engga usah cari mana macam korupsi, yaitu salah satu tempat korupsi. Jadi sarangnya targetin," kata Luhut.
Luhut lantas mengklaim bahwa tidak akan ada yang bisa melawan atau melakukan kecurangan dalam digitalisasi atau sistem dan operasi yang dilakukan secara digital. Digitisasi, termasuk di sektor pelabuhan, ditekankan Luhut, mengubah tatanan di Indonesia.
"Karena ini mengubah negeri ini, kita engga usah bicara tinggi-tinggilah, kita OTT-OTT itu kan engga bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," kata Luhut.
Luhut menilai, efisiensi dan digitalisasi adalah kunci. Menurut Luhut, jika seseorang ingin bekerja dengan hati, mereka bisa berhasil, tanpa menjadi pencuri.
Dalam kesempatan sama, Luhut meminta KPK agar tidak “getol” melakukan OTT. Menurut dia, ketika sistem digitalisasi sudah berhasil maka tidak akan ada koruptor yang berani melakukan korupsi.
"Ya kalau hidup-hidup sedikit bisa lah. Kita mau bersih-bersih amat di surga saja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit sedikit tangkap-tangkap, itu. Ya lihat-lihatlah, tetapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya (koruptor) engga akan bisa main-main," kata Luhut.
Mertua Kiky Saputri Jika Jadi Dewas KPK Akan Tuntaskan Masalah Etik dengan Restorative Justice
Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sekaligus Mertua Kiky Saputri, Gusrizal menjadi salah satu calon dewas KPK yang tengah menjalani tes wawancara.
