Mahfud MD Sebut PR Panglima TNI Yudo Margono Menjaga Kedaulatan
- Instagram Mahfud MD @mohmahfudmd
VIVA Nasional – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengingatkan pekerjaan rumah (PR) Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Senin, 19 Desember 2022.
"(PR Panglima) kalau pandangan secara nasional ya menjaga kedaulatan, kedaulatan tuh ada teritori. Kalau teritori mungkin masalah laut, ya di laut-laut Indonesia yang sering dilewati kapal-kapal yang melanggar lintas batas, melanggar hak berdaulat itu kadangkala ada seperti halnya negara-negara lain itu teritorinya," kata Mahfud di Istana Negara.
Kemudian, kata Mahfud, kalau ideologinya separatisme dan radikalisme, tentu saja itu bagian dari pertahanan negara atau keutuhan ideologi. Tentu, hal tersebut menjadi tugas Panglima TNI.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat Penyampaian Catatan Akhir Tahun Menko Polhukam di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, 15 Desember 2022.
- ANTARA/Syaiful Hakim
"Keutuhan ideologi itu adalah tugas Panglima dan nanti pencanangannya banyak di dalam tugas-tugas dan dalam sehari dua hari ini kami akan koordinasi," ujarnya.
Sementara Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan Presiden Jokowi sudah memberikan arahan bahwa tugas Panglima TNI yaitu menjaga kedaulatan, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga mempertahankan TNI yang menjadi kepercayaan masyarakat. "Tentu, itu jadi prioritas saya," kata Yudo.
Oleh karena itu, Yudo akan mendengarkan juga petuah dari mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat upacara serah terima jabatan (sertijab) nanti. Setelah itu, ia akan rapat internal dengan kepala staf angkatan.
Laksamana TNI Yudo Margono dilantik sebagai Panglima TNI
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
"Tentunya saya akan entry briefing dulu, kita kumpulkan dulu para staf, para kepala staf angkatan, staf TNI untuk merumuskan itu. Baru kita melangkah yang kemarin saya sampaikan sesuai program prioritas saya yang 4 itu," ujarnya.
Mahfud MD Tegaskan Hukum Indonesia Tak Kenal Pengampunan Koruptor
Menurut hukum, menurut hukum yang berlaku sekarang itu tidak boleh. Siapa yang membolehkan itu, bisa terkena pasal 55.
