Spirit Pemekaran Papua, Warga Harap Ada Perubahan Nasib di Provinsi Baru
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Nasional - Kebijakan pemeritah membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran Provinsi Papua diharapkan jadi harapan baru warga setempat untuk memperbaiki masa depannya. Akhir Juni 2022, tiga DOB hasil pemekaran yakni Provinsi Papua, yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan diresmikan.
Wira Wesley Tama, pemuda 23 tahun asal Arso Timur, Kabupaten Keerom merupakan salah satu warga Papua yang punya harapan terhadap DOB tersebut. Wesley, sapaan akrabnya, berasal dari Suku Yali, Yakuhimp sudah merasakan hidup membaur dengan warga dari berbagai daerah nusantara lainnya.
Dia ingin dari DOB terutama keberadaan Provinsi Papua Pegunungan itu ada spirit harapan untuk perubahan nasib warga lebih baik ke depan.
“Kondisi kami di Keerom dalam sepuluh tahun terakhir, sama saja, tidak ada perkembangan,” kata Wesley di Keerom, dikutip pada Senin, 19 Desember 2022.
Wira Wesley Tama, pemuda asal Keerom, Papua
- Istimewa
Dia mendeskripsikan kondisi ekonomi keluarganya yang terkesan jalan di tempat. Wesley bertekad mau mengubag nasib keluarganya dengan pindah tempat tinggal ke kampung halaman asli kedua orang tuanya di Yahukimo. Ia punya harapan bisa diterima jadi PNS di provinsi Papua Pegunungan.
“Saya ingin menjadi PNS di Provinsi Papua Pegunungan, daerah asal orang tua saya. Memang selama ini saya belum pernah ke sana,” tutur Wesley.
Pun, Wesley masih menaruh rasa optimis terhadap kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua jilid dua yang saat ini sudah berlaku. Menurut dia, jika dana Otsus jilid dua dikelola lebih transparan, lebih bertanggung jawab maka akan lebih optimal terhadap pembangunan manusia Papua.
Apalagi, dia menyinggung saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tengah bekerja optimal membersihkan Tanah Papua dari oknum yang diduga menilep dana Otsus. Ia ingin agar tak ada korupsi lagi di Bumi Cendrawasih.
“Jangan ada lagi korupsi, karena kami (masyarakat) di bawah juga ingin merasakan (dana Otsus). Korupsi di Papua sebenarnya tidak boleh dibiarkan, harus diberantas oleh penegak hukum yang dibantu oleh masyarakat sendiri," sebut Wesley.
Aksi warga Papua Sambangi Kantor LPDP. (Foto ilustrasi)
- VIVA/M Ali Wafa
Lebih lanjut, dia mengatakan dana otsus ingin dirasakan Wesley seperti tujuannya. Dengan demikian, Pemerintah Daerah bisa mengembangkan berbagai program yang berdampak pada tersedianya lapangan kerja. Menurutnya, hal itu akan membuat angka pengangguran di Papua, lebih-lebih pengangguran tenaga kerja terdidik bisa ditekan.
“Yang penting masyarakat bisa bekerja, ada lapangan kerja, itu saja. Karena banyak pengangguran, termasuk saya sendiri,” lanjut Wesley.
“Cuma (saya) ada rencana mau ke pegunungan karena di sini, saya macam tidak diharapkan begitu. Saya mau ke sana berharap dapat pekerjaan,” ujar Wesley.
UMP Jakarta 2025 Bakal Diumumkan Setelah Pilkada
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Jakarta mengatakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 batal diumumkan.
