Guspardi Minta Mendagri Panggil Gubernur Sulteng soal Polemik Sekda
- DPR RI
VIVA Nasional – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan perlu klarifikasi (tabayyun) atas pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura yang mempertanyakan proses penunjukan Novalina Wiswadewa sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tengah. Dia meminta Mendagri untuk menyelesaikan hal tersebut.
“Tentu kita harapkan Mendagri untuk bisa duduk bersama untuk memanggil Gubernur yang bersangkutan apakah betul yang beliau sampaikan di media. Kan katanya mau ketemu Mendagri dan Presiden, artinya perlu tabayyub perlu klarifikasi,” ungkap Guspardi Jumat 16 Desember 2022.
Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus
- DPR RI
Anggota Fraksi PAN ini berpendapat, pernyataan yang saling tuding di media tak memberi pendidikan politik kepada masyarakat. Padahal, kepala daerah punya tanggungjawab moral mengedukasi masyarakatnya.
“Kan kurang elok ini, dibaca oleh masyarakat. Inilah pengelolaan pemerintahan hari ini kan tidak memberikan pendidikan yang bagus kepada para ASN. Bisa saja para ASN karena begini modelnya dia akan melakukan hal yang sama. Ini jadi preseden buruk seandainya betul yang disampikan oleh Gubernur itu. Kita kan ndak tahu apa betul yang disampaikan itu,” beber Guspardi.
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus
- ANTARA
Lebih jauh, Guspardi menekankan, agar tak berlarut, Mendagri bisa memanggil Rusdy untuk meminta penjelasan atas pernyataannya.
“Jadi kalau dia tidak mau melantik, Mendagri sebagai pembina kepala daerah berhak memanggil di sinilah perlu penjelasan perlu tabayyun klarifikasi kenapa dari sisi pihak gubernur apa masalah coba sampaikan, pihak pemerintah juga jelaskan sehingga tidak menimbulkan hal yang tidak baik dalam penataan kelembagaan ini,” kata legislator dapil Sumbar ini
Gubernur Sulteng Rusdi Mastura bertemu pimpinan Satgas Madago Raya
- VIVA/Firman
Rusdy mengaku tidak mempersoalkan Surat Keputusan Presiden Nomor 146/TPA Tahun 2022, tertanggal 1 Desember 2022, yang menetapkan Novalina Wiswadewa sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng. Namun ia melihat ada yang ‘janggal’ dalam penunjukan Novalina.
“Saya tidak mempersoalkan SK Presiden itu, saya hanya mempertanyakan prosesnya yang saya duga ada permainan,” kata Gubernur Rusdy Mastura, saat berpidato pada acara penyerahan bantuan Sarana dan Prasana Produksi Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, kemarin.
DPR Tantang Menteri Kehutanan Cabut IPPKH Tambang Nakal
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv menyoroti rusaknya hutan di Indonesia serta lambatnya proses reforestrasi atau penghutanan kembali oleh perusahaan tambang pengguna izin p
