Respons Mabes Polri soal Dugaan Polisi Senior Jadi Beking Tambang Ilegal
- VIVA/Sherly (Tangerang)
VIVA Nasional – Mabes Polri merespons pernyataan Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, soal beking tambang ilegal dari aparat kepolisian. Mahfud bahkan mengatakan, beking berasal dari kalangan senior.
Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya berjanji akan menindaklanjuti terkait beking tambang ilegal yang menyeret anggota Polri jika terdapat bukti-bukti yang jelas.
"Pada prinsipnya apabila ada buktinya penyidik Direktorat Tipiter (Tindak Pidana Tertentu) Bareskrim dan Polda akan ditindak lanjut," ujar Dedi kepada wartawan, Kamis 15 Desember 2022.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
- ANTARA/Istagram/@mohmahfudmd
Sebelumnya, dalam acara Rakernas Satgas Saber Pungli 2022, Mahfud MD mengungkapkan mengenai maraknya kasus korupsi dan pungutan liar yang ada di Indonesia. Sebab, menurut Mahfud, adanya korupsi dan pungli itu diwariskan sejak zaman dahulu dan berlangsung sampai saat ini.
Dia mencontohkan adanya kasus dugaan korupsi atau pungli dari penerbitan izin yang dikeluarkan pemerintahan sebelumnya. Ini yang membuat korupsi ataupun pungli sulit untuk diberantas.
"Misalnya ada satu izin usaha pertambangan, ada izin HPH, itu merugikan negara. Tetapi izin itu diberikan secara sah ketika itu sehingga pemerintah yang sekarang menunggu habis pemberiannya, kita nggak boleh langsung cabut karena melanggar hukum," kata Mahfud, Selasa 13 Desember 2022.
Mahfud juga mengungkapkan permasalahan lainnya yang membuat Pemerintah terhambat mengusut korupsi seperti keterbatasan kewenangan. Dia juga menyebut mengenai adanya beking dari oknum aparat dalam pungutan liar atau korupsi.
"Belum lagi ada beking-bekingan, beking aparat, beking tambang apa, mungkin penarikan pungutan di sebuah Kompleks penduduk, Lalu ada beking, nggak ada yang berani," kata Mahfud
Mahfud mengatakan Pemerintah tak menutup mata terkait itu. Ia juga mempertanyakan sikap berbpura-pura tidak tahu ada beking karena yang jadi beking adalah senior.
"Kenapa kita berpura-pura bahwa ini ada beking, kita nggak bisa menyelesaikan karena senior kan yang bekingi. Kenapa kita berpura-pura. Mari kita selesaikan. Akui bahwa ini jelimet ini. Sehingga kita harus membuat batas yang bisa kita tindak itu apa yang sekarang ini," kata Mahfud.
Saat ini Pemerintah terus melakukan upaya pemberantasan korupsi ataupun pungli. Mengenai permasalahan yang ada dalam perizinan maka menurut Mahfud, Pemerintah harus menyelesaikan izin itu terlebih dahulu.
"Yang dulu kalau itu kontrak, silakan selesaikan dulu kontraknya. Kita tidak boleh mengganggu merusak hukum. pihak luar negeri itu selalu khawatir kalau sudah kontrak, Nanti dibatalkan karena desakan masa, karena macam-macam," ujarnya.
Usai Ditangkap di Thailand, Buron Bandar Narkotika Asal Ukraina Tiba di Bandara Soetta
Pria tersebut merupakan pelaku utama dalam kasus narkotika yang berhasil dibongkar di Bali.
